KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana kenaikan tarif jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Berau Samarinda terus menuai tanggapan dari pelaku usaha.

Pelaku usaha industri pelayaran pun berharap evaluasi kebijakan dapat dilakukan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, sebelumnya berbagai pihak terkait telah melakukan pertemuan dengan pemerintah soal kebijakan tarif pelabuhan ini.

"Urusan tarif ini sudah (dibahas) di Kemenkomarves. Bahwa ada penerapannya masih ada hal yang belum pas, pemerintah duduk kembali lah," ungkap Carmelita kepada Kontan, Selasa (3/10).

Baca Juga: Kebijakan Tarif Pelabuhan Muara Berau Berpotensi Mengganggu Pasokan Batubara ke PLN

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebutkan, setidaknya ada 17 perusahaan shipper yang akan terdampak penerapan tarif baru.

Selain itu, pihak lain yang berpotensi terimbas yakni perusahaan bongkar muat (stevedoring), perusahaan penyewaan floating crane dan perusahaan floating loading facility.

Lebih jauh, APBI mengkhawatirkan perubahan skema tarif ini juga bakal berlaku di pelabuhan alih muat lainnya.

"Mungkin saja dengan disahkan tarif di Muara Berau, kebijakan serupa diterapkan di pelabuhan alih muat lainnya," kata Hendra.

Proses alih muat batubara di Pelabuhan Muara Berau Samarinda berpotensi terhambat pasca-rencana pemberlakuan rekomendasi tarif jasa kepelabuhanan per 1 Oktober 2023.

Setiap tahunnya, terdapat lebih dari 90 juta ton batubara dikirim untuk tujuan ekspor dan domestik dari pelabuhan ini. Proses ini pun diproyeksikan terhambat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat