KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pebisnis dan pelaku industri mengapresiasi rencana kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak Badan mulai 2021 mendatang.

Meski diakui bisa meningkatkan daya saing, pengusaha rupanya tetap menyimpan kekhawatiran lain di balik penurunan tarif PPh Badan tersebut.

“Kami senang banget tarif diturunkan, tapi bagaimana dengan dampak revenue shortage-nya Bu? Bagaimana kalau nanti kami lagi-kita lagi yang dikejar untuk bayar pajak karena belum ada WP-WP (wajib pajak) baru?,” tutur Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita saat berdialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Business Gathering Apindo, Kadin, dan Hipmi, Jumat (7/2). 

Menurut Suryadi, pemerintah tampaknya belum memiliki solusi konkret untuk memastikan sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengompensasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan ke depan. 

Baca Juga: Sah! RUU omnibus law perpajakan berisi sembilan undang-undang

Lantas, ia menyuarakan kekhawatiran para wajib pajak badan maupun perorangan yang selama ini sudah patuh dan ketakutan akan dijadikan incaran untuk memenuhi target penerimaan pemerintah. 

Menanggapi itu, Sri Mulyani meminta agar para wajib pajak dari kalangan pengusaha tak perlu terlalu takut. Sebaliknya, ia meminta agar para wajib pajak tersebut tetap percaya pada pemerintah dan kemampuannya dalam mengelola keuangan negara. 

“Kalau seperti yang Pak Suryadi bilang, takut dikejar-kejar, itu namanya hubungan kita menjadi hubungan traumatis. Jangan begitu lah, akan sangat sulit kalau jadinya no trust society (tidak ada kepercayaan publik),” tutur Sri Mulyani. 

Baca Juga: Sri Mulyani bilang bapak-bapak ciptakan ketidakpastian global, kenapa?

Ia mengakui, penerimaan pajak memang meleset dari target pemerintah, khususnya pada tahun lalu di mana shortfall pajak mencapai Rp 245,5 triliun. Namun, ia menjelaskan bahwa itu juga merupakan konsekuensi dari situasi perekonomian yang melambat dan penuh ketidakpastian.

“Saya tahu penerimaan pajak itu berbasis target, tapi kita juga bukan bekerja seperti mesin robot. Kita juga harus pikirkan ekonomi kita lagi seperti apa. DJP saya minta harus tetap berusaha, tapi saya katakan bahwa tidak boleh sampai membuat dunia usaha tertekan!,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari