KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan tarif royalti baru bagi komoditas nikel melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di Lingkup Kementerian ESDM.

Kebijakan ini menuai sorotan dari pelaku usaha, khususnya di sektor nikel yang selama ini menjadi andalan hilirisasi mineral nasional.

Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno mengatakan, perubahan tarif royalti akan berdampak signifikan terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham, terutama bagi perusahaan tambang yang sudah menjalin komitmen dengan investor asing.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

"Selain pemerintah harus mempertimbangkan penerimaan negara, seharusnya juga membantu pengusaha untuk tetap bisa memberikan dividen sesuai perjanjian awal dengan investor," ujar Djoko kepada Kontan, Rabu (16/4). 

Baca Juga: Tarif Royalti Baru Berlaku 26 April, Kementerian ESDM akan Sosialisasi ke Pengusaha

Menurutnya, peningkatan tarif royalti tanpa pendekatan yang komprehensif akan memangkas margin keuntungan perusahaan. Dampaknya, perusahaan kesulitan merealisasikan pembagian dividen sesuai kesepakatan awal. 

"Akan banyak Investor mundur dari Industri nikel, karena Regulasi uncosistence. Dan tidak ada regulasi yang menjamin keberlangsungan berusaha," jelas Djoko.

APNI akan mengusulkan dialog dengan pemerintah untuk membahas kembali kenaikan royalti. Djoko menekankan pendekatan dalam penentuan tarif seharusnya dilakukan dengan dasar pemikiran yang menyeluruh, mempertimbangkan aspek fiskal negara sekaligus kelangsungan investasi.

"APNI akan mengusulkan untuk berdiskusi agar kenaikan royaltie melalui dasar pemikiran yang komprehensif," tutup Djoko.

Baca Juga: PP Aturan Tarif Baru Royalti Mineral Terbit, Daftar Baru Tarif Royalti Minerba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News