KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyebut, rencana Kementerian Perhubungan untuk menentukan penetapan tarif transportasi online oleh daerah sudah tepat.

Sebab, menurutnya pemerintah daerah lebih mengerti permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Sharing otoritas, sehingga kanalisasi permasalahan juga bisa lebih cepat dan tidak perlu bergantung ke pusat," kata Darmaningtyas kepada KONTAN, Rabu (25/10) seusai acara Sharing Session Revitalisasi Angkutan Umum, di Kementerian PPN/Bappenas.

Proses Transisi, GOTO Umumkan Hans Patuwo Bakal Jadi CEO Gantikan Patrick Walujo

Penetapan tarif batas atas dan bawah dinilai Darmaningtyas tepat dalam rangka mengurangi gap tarif antara transportasi online dan konvensional.

"Kalau sekarang transportasi online sangat murah lantaran tidak ada beban pajak, uji kir, dengan sendirinya itu sangat murah," sambungnya.

Sementara itu, Ahmad Yani, Kepala Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kemenhub mengatakan penetapan tarif batas muncul dari usulan pengemudi transportasi online.

"Sebetulnya yang menuntut tarif itu adalah teman komunitas pengemudi online. Karena kalau aplikasi yang mengatur tarif atasnya terlalu rendah yang dirugikan adalah pengemudinya," kata Ahmad, kepada KONTAN dalam kesempatan yang sama.

Ahmad melanjutkan, saat ini Kemenhub sendiri sedang lakukan uji publik terhadap Permenhub 26/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Setelah beleid tersbut dianulir oleh MA.

Semantara itu, dalam draft revisi Permenhub 26/2017, mekanisme penentuan tarif yang sebelumnya berasal dari usulan daerah dan ditetapkan oleh Kemenhub. Kini dapat langsung ditetapkan Pemerintah Daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News