KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan perubahan desain insentif perpajakan seiring penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diadopsi Indonesia mengikuti kesepakatan OECD dan G20. 

Sejumlah insentif konvensional dinilai perlu disesuaikan agar tetap efektif menarik investasi tanpa kehilangan hak pemajakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah saat ini tengah membahas berbagai alternatif insentif pajak pasca implementasi GMT, mulai dari accelerated depreciation, tax allowance, investment allowance, kredit pajak hingga super deduction berbasis riset dan vokasi.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Jemaah Haji Diingatkan Maksimalkan Wukuf di Arafah untuk Berdoa dan Berzikir

"Tentu kami harus menyesuaikan desain insentif pajak setelah penerapan GMT," ujar Bimo dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, Kamis (21/5/2026).

Dalam paparannya, DJP menyebut alternatif insentif yang disiapkan meliputi depresiasi dipercepat, tax allowance, investment allowance, kredit pajak, super deduction dan vokasi, hingga reduced rate berdasarkan persentase pengeluaran tertentu. 

Pemerintah juga mengusulkan modifikasi investment allowance dengan menambah persentase pengurangan biaya serta memperkenalkan skema insentif berbasis kredit pajak.

Ia menilai, faktor utama penentu investasi ke depan tidak lagi hanya pajak, melainkan juga kepastian hukum, kualitas regulasi, infrastruktur, kemudahan berusaha, hingga kualitas sumber daya manusia.

Bimo bahkan mengungkapkan, berdasarkan berbagai kajian, faktor pajak bukan menjadi pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi investasi.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan reformasi perpajakan tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan. "Pajak akhirnya menjadi instrumen transformasi ekonomi," pungkasnya. 

Baca Juga: DPR Optimistis Ekonomi RI 2027 Tumbuh 6,5%, Namun Perlu Ada Penciptaan Lapangan Kerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News