KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah insentif dan kemudahan untuk menarik korporasi besar untuk menggarap pembangkit panas bumi (geothermal). Pasalnya saat ini sejumlah perusahaan konglomerat seperti Medco Group, Bakrie, hingga PT Astra Internasional menggarap pembangkit hijau ini. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah pasti akan memberikan kemudahan karena panas bumi ideal untuk melaksanakan perdagangan karbon. 

Dalam catatan Kontan.co.id, perusahaan yang telah merasakan manisnya perdagangan karbon ialah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang berkspektasi pendapatan dari carbon credit bisa tumbuh dua kali lipat dalam lima tahun ke depan. 

Baca Juga: Ini Profil Supreme Energy Sriwijaya, Perusahaan Geothermal yang Diakuisisi UNTR

Sebagai gambaran, tahun lalu, anak usaha PT Pertamina (Persero) ini mengeduk pendapatan baru dari carbon credit sebesar US$ 747.000.

“Carbon credit ini sedang digalakkan,” ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (11/8). 

Untuk mengakselarasi pengembangan panas bumi, Arifin menyatakan, pemerintah sudah membuat sejumlah aturan yang dapat mengurangi risiko investor jika gagal eksplorasi. 

“Dan juga kita mendukung kemudahan infrastruktur, kan tempatnya di pojok-pojok (terpencil), nanti kita kerja sama dengan Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” ujarnya. 

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Harris Yahya mengatakan, semua pengembang panas bumi yang memiliki wilayah kerja dan wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) panas bumi berhak menggunakan fasilitas insentif fiskal. 

Insentif fiskal dalam panas bumi terbagi atas dua mekanisme. Pertama, melalui alokasi APBN di Kementerian ESDM. Kedua, melalui kerja sama Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

“Ada 16 pemegang wilayah kerja panas bumi (WKP) yang ada saat ini beroperasi dan 15 pemegang PSPE,” ujarnya Kamis (20/7). 

Baca Juga: Bersiap Hadapi Transisi Energi, Medco Energi (MEDC) Gesit Garap Bisnis di Luar Migas

Hingga saat ini insentif eksplorasi khususnya pembiayaan Geothermal Resources Risk Mitigation (GREM) oleh Sarana Multi Infratruktur sudah ada perusahaan swasta dan BUMN yang tertarik namun belum implementasi.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, GREM merupakan fasilitas pembiayaan eksplorasi panas bumi yang dapat diakses oleh sektor swasta dan publik di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tahap awal pengembangan proyek melalui metode de-risking atau pembagian risiko. 

Fasilitas pendanaan ini disetujui oleh Green Climate Fund (GCF) pada tahun 2018 dan tercatat sebagai proposal pendanaan pertama yang disetujui di Indonesia. Total fasilitas ini sebesar US$ 651,25 juta dengan sumber pendanaan dari GCF, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) World Bank, Clean Technology Fund (CTF), dan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. 

Durasi awal fasilitas ini selama 10 tahun dan akan selesai pada tahun 2030. 

Sedangkan terkait insentif eksplorasi government drilling yang dilakukan pemerintah sudah ada satu hasil goverment drilling di WKP Nage yang ditawarkan ke badan usaha yang kini masih proses lelang. 

“Tahun ini akan ditawarkan juga WKP Cisolok Sukabumi, Sukabumi dan Nage, Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Harris. 

Genjot Pengembangan Panas Bumi 

Berbagai proyek panas bumi terus digenjot untuk berkontribusi dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di 2025. 

Salah satu proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi/PLTP yang sedang dikebut produksinya adalah PLTP Blawan Ijen milik perusahaan konglomerat, Medco Energy. PLTP ini digadang-gadang akan menjadi pembangkit panas bumi pertama di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL PTPLN (Persero) 2021-2030, rencana pengembangan PLTP Ijen yaitu sebesar 110 MW dengan target Commercial Operation Date/COD untuk Unit 1-55 MW pada tahun 2024 dan Unit 2-55 MW pada tahun 2026. 

Baca Juga: Menko Marves Tarik Investor PLTS Singapura dan China ke Indonesia

Berdasarkan arsip Kementerian ESDM, untuk Unit 1 akan dikembangkan tahap pertama sebesar 31,4 MW (Nett), sesuai hasil kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan yang telah disampaikan oleh PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) selaku pengembang.

Pengembangan proyek PLTP Blawan Ijen ini sudah berlangsung lama, atau lebih dari 11 tahun. Medco Cahaya Geothermal merupakan pemegang Izin Panas Bumi (IPB) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Blawan Ijen. 

Izin Medco Cahaya Geothermal ini telah diterbitkan sejak tanggal 17 April 2015, yang merupakan penyesuaian IUP yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 2011.

Harris menjelaskan, Medco Cahaya Geothermal selah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan Proyek PLTP Blawan Ijen oleh Menteri ESDM per tanggal 11 Oktober 2022, saat ini tahapan kegiatan meningkat menjadi tahap eksploitasi. 

Pada Januari 2023, Medco Cahaya Geothermal menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan SMI untuk PLTP Ijen. 

Presiden Direktur Medco Power, Eka Satria menyatakan, penandatanganan ini menunjukkan komitmen Medco Power dalam mengembangkan energi bersih dan terbarukan untuk Indonesia. 

“Komitmen ini dilakukan setelah selesainya PLTU Riau sebesar 275 MW dan PLTS Sumbawa sebesar 26 MWp pada tahun 2022,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi