KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengenalkan alternatif skema pendanaan kepada para calon investor pada pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang diselenggarakan di Bali lewat agenda Creative & Innovative Financing Forum (CIFF) pada Rabu (10/10).

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal menjelaskan lingkungan bisnis di industri jalan tol cukup kondusif. Sebagai contohnya, sistematika pembebasan tanah yang sudah semakin baik serta dukungan pemerintah melalui kebijakan/regulasi menjadi faktor kunci Jasa Marga dalam menerapkan skema alternatif pendanaan.

“Momen seperti ini penting bagi BUMN, khususnya Jasa Marga, untuk mendapatkan dukungan pemerintah, baik dari segi regulasi maupun dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga kita dapat menyelesaikan proyek jalan tol sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Donny dalam keterangan resminya.

Asal tahu saja, sejak tahun 2017, Jasa Marga sebagai BUMN yang menjalani bisnis utama sebagai pengembang dan operator jalan tol menerbitkan alternatif pendanaan. Karakteristik bisnis jalan tol yang unik, saat ini telah memiliki paradigma berbeda sehingga patut dipasarkan kepada publik, terutama bagi para calon investor.

Hingga September 2018, Jasa Marga telah meluncurkan empat inovasi alternatif skema pendanaan yang pertama kali dilakukan di Indonesia, yaitu Sekuritisasi Pendapatan Jalan Tol Jagorawi, Project Bond PT Marga Lingkar Jakarta untuk Jalan Tol JORR W2 Utara, Komodo Bond (Global Bond berdenominasi rupiah) serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Seluruh ruas jalan tol baru Jasa Marga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dalam proses pembangunannya akan dimonitor langsung oleh pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, proyek-proyek Jasa Marga juga layak secara komersial.

“Ini tentu saja memberikan kepastian tingkat pengembalian alias return yang menarik bagi investor. Sebagai contohnya, proyek-proyek jalan tol di Jabotabek dan Trans Jawa yang terhubung dengan jalan tol Jasa Marga yang sudah sejak lama dioperasikan dengan traffic yang sudah mature,” tambah Donny.

Faktor pendukung lainnya adalah kontrak jangka panjang berupa konsesi jalan tol selama kurang lebih 35-50 tahun untuk masing-masing proyek. Hal ini juga didukung kenaikan tarif tiap dua tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Jalan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, kebutuhan infrastruktur saat ini sangat besar. Penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih didominasi oleh pembiayaan yang konvensional. Selain itu, pembiayaan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga sangat terbatas.

“Kita semua tahu bahwa kebutuhan Infrastruktur di Indonesia sangat luar biasa besarnya, namun kemampuan kita sangat terbatas. Inilah kenapa kita harus mencari sumber pembiayaan lainnya, bagaimana Indonesia dapat menerapkan alternatif pendanaan,” ujar Luky dalam keterangan resmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi