KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Taspen (Persero) memperkirakan skema pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang baru akan menggunakan sistem fully funded. Di mana dana pensiun yang kelak diterima PNS akan berasal dari iuran pemerintah sebagai pemberi kerja, dan PNS.

Hal tersebut dikatakan Direktur PT Taspen Iqbal Latanro, lantaran skema saat ini yang dikenal dengan sebutan pay as you go membebani, lantaran hanya berasal dari APBN.

"Kemungkinan memang masih banyak, tapi yang mungkin memang fully funded bertahap sehingga pemerintah tak perlu mengeluarkan dana yang berlebihan. Sehingga lebih baik digunakan untuk melakukan pembangunan," katanya saat dihubungi KONTAN, Rabu (24/1).

Melalui skema fully funded, Iqbal juga mengatakan bahwa kelak PNS akan lebih banyak menerima manfaat dibandingkan skema saat ini.

"Untuk pensiun bisa lebih tinggi karena berdasarkan gaji pokok dan tunjangan, take home pay yang diterima PNS," sambungnya.

Sementara selama ini dengan skema pay as you go, memang PNS tetap dikutip iuran namun hanya berasal dari gaji pokok. Sehingga manfaat yang diterima pensiunan PNS menjadi lebih sedikit.

"Selama ini memang ada iuran dari aparatur sipil negara (ASN), 3,8% dari gaji pokok itu sangat kecil. Justru pemberi kerja yang tidak ada, karena langsung dari APBN," lanjutnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, saat ini pensiun yang baru terus diintensifkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Ia juga belum mau memastikan apakah skema baru yang digunakan adalah fully funded atau tidak. "Masih terus dibicarakan dengan Kementerian PAN-RB. Opsi-opsi lain juga masih dikaji," balas pesan pendeknya kepada KONTAN Rabu (24/1).

Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan dengan skema baru ink, PNS kelak memang akan mendapat manfaat yang lebih banyak.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakti. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang, karena besarannya akan lebih besar," kata Menteri Asman, Senin (22/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto