MUMBAI. Sepertinya, rencana Tata Motors Ltd. untuk meluncurkan mobil termurah pada kuartal IV tahun ini bakal tertunda. Pasalnya, perusahaan produsen mobil asal India ini tengah menghadapi persoalan pelik.  Menurut manajemen Tata kemarin, mereka mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi pabrik untuk produksi mobil Nano. Pemindahan tersebut dilakukan atas adanya aksi protes selama lima hari oleh salah satu partai politik terkait dengan pembangunan konstruksi pabrik.

Kejadian itu bermula setelah pemerintah mengambil alih sekitar 400 hektare lahan pertanian yang ditujukan untuk pabrik tersebut. Pada waktu itu, pemerintah menawarkan sejumlah kompensasi kepada para petani. Namun, para petani yang memiliki lahan yang lebih kecil menolak kompensasi tersebut dan menuntut agar lahan mereka untuk dikembalikan.

Keinginan para petani ini didukung oleh Trinamool Congress, yang merupakan partai oposisi terbesar di negara bagian Bengal Barat. Mereka memulai aksi protesnya sejak 24 Agustus lalu. Tuntutan mereka tak lain agar lahan yang diakuisisi oleh Tata Motor dikembalikan kepada para petani.

Tata sendiri sudah memulai pekerjaan konstruksi dalam proyek tersebut sejak 28 Agustus. Namun maraknya aksi protes membuat proyek tersebut tertunda. Bahkan, sudah banyak pula konsultan proyek asing yang memutuskan untuk pergi meninggalkan kawasan tersebut.

“Situasi di sekitar lokasi pabrik Nano berlanjut menegangkan dan penuh intimidasi,” kata Debasis Ray, juru bicara manajemen untuk pembangunan pabrik Tata Nano. Ia juga bilang, mereka mengalami kesulitan untuk meyakinkan para pekerjanya untuk bekerja di Singur karena situasi lingkungan yang penuh dengan ancaman, intimidasi dan konfrontasi.

Produksi Bakal Molor dari Target

Itulah sebabnya Ratan Tata Direktur Tata Motoor Ltd. pada 22 Agustus lalu menjelaskan bahwa mereka mulai mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi pabrik. Padahal, sebelumnya Tata sudah mengeluarkan dana sebesar 15 miliar rupe atau setara dengan US$ 338 juta untuk melindungi karyawan dari tindak kekerasan. Menurutnya, tidak ada cara lain agar pabrik dapat beroperasi secara efisien, kecuali lingkungan sekitar kembali nyaman dan mendukung proyek yang tengah Nano kerjakan.

“Keputusan ini kami ambil untuk memastikan keselamatan para karyawan dan pekerja kontrak kami. Mereka terus menerus mendapatkan teror dan intimidasi ketika memutuskan untuk bekerja,” kata Tata.

Meski demikian, Mamata Banerjee, Ketua Trinamool Congress, menyangkal bahwa anggotanya memboikot pekerjaan di pabrik Singur. Press Trust menulis, yang diinginkan Banerjee hanyalah dilakukannya peninjauan kembali terhadap pembangunan pabrik Nano. Dia juga mengaku tidak dapat melakukan apa-apa jika para karyawan Tata tidak mau bekerja.

Saat ini, segala aktivitas produksi di pabrik Tata di Singur, Bengal Barat, mengalami penundaan. Adanya rencana untuk merelokasi pabrik tersebut diperkirakan akan mengubah jadwal Tata untuk memperkenalkan mobil murah seharga US$ 2.500 pada kuartal terakhir tahun ini. Selain itu, sudah dipastikan beban biaya yang harus dikeluarkan Tata pun semakin membengkak.

“Saat ini perusahaan sedang mengevaluasi pilihan alternatif untuk pabrik mobil Tata di fasilitas perusahaan lain dan sedang menyusun rencana detail untuk merelokasi pabrik dan mesin ke kawasan lain yang saat ini sedang dipersiapkan,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh manajemen Tata Motor, kemarin.

Menurut salah satu media lokal Press Trust of India, Gubernur Bengal Barat Gopal Krishna Gandhi diperkirakan akan menjadi mediasi antara pemerintah setempat, Tata Motors dan Trinamool Congress untuk menyelesaikan pertikaian ini.

Tata Motor yang memproduksi mobil murah Nano menargetkan pangsa pasar kalangan menengah bawah. Golongan ini terdiri dari sekitar 45 juta orang yang biasanya memilih untuk mengendarai motor. Jika dihitung, para pengendara motor ini harus mengeluarkan dana sekitar 100.000 rupe untuk membeli satu unit motor Maruti 800 keluaran Suzuki Motor Corp. Padahal, harga motor tersebut setengah dari harga mobil Nano dan merupakan mobil termurah yang ada di pasaran.

Bloomberg, Reuters

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie