KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Data menjadi isu yang strategis, sehingga harus memiliki tatakelola yang baik. Permasalahan Indonesia saat ini adalah belum ada standardisasi bersama terkait data.

Padahal, data adalah penghubung antara negara dengan masyarakat. Negara bisa menyejahterakan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat berdasarkan data. Lewat data juga,  pemerintah membuat kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai dan bantuan sosial (bansos) atau subsidi. Tanpa adanya data maka kebijakan tersebuy berpotensi untuk salah sasaran.

Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo Chairina menjelaskan, pemerintah sudah meluncurkan Satu Data Indonesia sebagai upaya tata kelola data. Melalui Satu Data Indonesia, data akan digunakan negara untuk membuat kebijakan yang bermanfaat untu masyarakat.

Baca Juga: Menjelang Pemilu 2024, Bantuan Sosial (Bansos) Beras Siap Diguyur Lagi

“Ada program prioritas terkait Satu Data Indonesia antara lain stunting dan juga bansos. Dua hal ini yang dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah punya kewajiban menyalurkan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat dan acuannya tentu adalah data,” jelas Chairina, Rabu (6/12).

Chairina menambahkan, titik sentral dari integrasi data adalah manusia Indonesia. Namun, ada juga layanan lain yang akan menjadi sebuah kaitan dan hal itu sudah dirumuskan dalam arsitektur SPBE. Contohnya, terkait kesehatan, data tidak hanya ada di Kementerian Kesehatan i ada juga di Badan POM apabila terkait dengan obat-obatan.

“Pemerintah wajib memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan apakah dari layanan itu menghasilkan data, iya. Apakah bisa dievaluasi, iya. Kita tinggal tentukan caranya dan itu yang dibicarakan di SPBE secara elektronik,” ujar Chairina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian