JAKARTA. Tata kelola pemerintahan daerah masih buruk. Hasil penelitian yang dilakukan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership) terhadap tata kelola 34 kabupaten di 33 propinsi diketahui, nilai rata-rata kinerja tata kelola pemerintahan masih berada di level 4,92 dari skala pengukuran 1-10. Peneliti utama Partnership Lenny Hidayat mengatakan, hasil kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, penilaian terhadap 126 indikator yang bersumber dari 30 dokumen publik di 34 kabupaten/ kota. Kedua, persepsi masyarakat yang menjadi respondan. Dari penilaian itulah Kemitraan Partnership, kata Leni, mendapatkan beberapa temuan mencengangkan terkait tata kelola pemerintah daerah kabupatan/ kota tersebut. Salah satunya, temuan tentang tata kelola anggaran.
Kemitraan menemukan 70% pengelolaan anggaran di 34 kabupaten/ kota yang diteliti, memiliki belanja pegawai yang besarannya mencapai 1-3 kali lipat dari belanja program. "Jadi tidak mengherankan kalau kinerja pelayanan publik buruk, sebab alokasi anggaran pelayanan publik habis oleh biaya operasional pegawai yang membengkak," katanya, Selasa (14/10).
