JAKARTA. Buruknya fasilitas infrastruktur dan sarana transportasi menambah beban hidup masyarakat di daerah perbatasan. Kondisi itu membuat harga dan biaya untuk bahan kebutuhan pokok meningkat. Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti). Untuk itu, Apegti meminta pemerintah memberikan izin perdagangan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga. Ketua Apegti, Natsir Mansyur, mengatakan, pemerintah harus melegalkan kebijakan impor gula dengan menggunakan pos lintas batas. "Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar membenahi masalah ini, karena rakyat perbatasan berhak menikmati gula murah, bukan diberikan gula mahal," ujarnya Senin (1/7).
Tata niaga gula perbatasan perlu diatur ulang
JAKARTA. Buruknya fasilitas infrastruktur dan sarana transportasi menambah beban hidup masyarakat di daerah perbatasan. Kondisi itu membuat harga dan biaya untuk bahan kebutuhan pokok meningkat. Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti). Untuk itu, Apegti meminta pemerintah memberikan izin perdagangan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga. Ketua Apegti, Natsir Mansyur, mengatakan, pemerintah harus melegalkan kebijakan impor gula dengan menggunakan pos lintas batas. "Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar membenahi masalah ini, karena rakyat perbatasan berhak menikmati gula murah, bukan diberikan gula mahal," ujarnya Senin (1/7).