JAKARTA. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan tiap-tiap fraksi memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan sikapnya untuk mendukung kasus pengadaan alat uninteruptible power suply (UPS) ini. Khusus Fraksi Partai Gerindra, Taufik memastikan bahwa anggota fraksi akan diperintahkan untuk kooperatif bila suatu saat dipanggil penyidik.

"Itu tergantung kebijakan masing-masing fraksi. Tetapi kalau Gerindra memang menyuruh untuk kooperatif," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Kamis (30/4/2015).

Selain Fraksi Partai Gerindra, Taufik juga berjanji bahwa pimpinan DPRD akan mendukung proses hukum kasus UPS.

Seperti penggeledahan kemarin, pimpinan Dewan telah bekerjasama dengan memberi izin kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk menggeledah tiga ruangan di gedung DPRD.

"Kan kalau izin penggeledahan juga diberikan kepada pimpinan dan kita berikan," ujar Taufik.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS, Kamis (29/4).

Selain itu, penyidik juga telah menggeledah ruang kerja Lulung, serta ruang kerja anggota Fraksi Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan ruang Komisi E. Lulung adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan.

Kasus dugaan korupsi lewat pengadaan UPS yang tengah diusut Polri terjadi pada tahun anggaran 2014.

Pada Pemilu Legislatif 2014, Lulung kembali terpilih menjadi wakil rakyat di Jakarta. Kini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. (Jessi Carina)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie