JAKARTA. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas menilai, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Sebab hal itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik partai yang berkuasa. Jika pemerintah ingin mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat maka bantuan itu harus diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang hasilnya langsung dirasakan rakyat."Pemerintah tidak perlu harus pakai BLT, kalau BLT semua parpol harus diajak bersama-sama. Kalau ada sumbangan untuk rakyat, pemerintah harus mengajak semua parpol, bukan hanya pemerintah saja," ujar Taufik usai mengikuti pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bidakara, Selasa, (30/4).Menurut Taufik pihaknya tidak keberatan jika pemerintah menaikkan harga BBM, asal demi kepentingan rakyat. Apalagi setelah mendengarkan pemaparan SBY, siap tidak siap, rakyat harus bisa menerima kenaikan BBM, jika harga BBM tidak naik, maka APBN akan habis.Politisi senior PDIP ini mengatakan pihaknya tidak menolak kenaikan BBM, tapi PDIP masih membutuhkan penjelasan lebih detail seperti apa program kompensasi yang akan diberikan. Tapi jika pemerintah memilih memberikan BLT, maka PDIP akan menolak sebab itu berpotensi digunakan untuk kepentingan pemerintah.Bagi Taufik, untuk saat ini, seharusnya program BLT itu tidak diberikan, sebab tidak efektif membantu rakyat miskin. Jika pun pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin, itu harus diberikan langsung ke institusi dan bukan langsung ke masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Taufiq Kiemas: BLT rawan disusupi motif politik
JAKARTA. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas menilai, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Sebab hal itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik partai yang berkuasa. Jika pemerintah ingin mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat maka bantuan itu harus diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang hasilnya langsung dirasakan rakyat."Pemerintah tidak perlu harus pakai BLT, kalau BLT semua parpol harus diajak bersama-sama. Kalau ada sumbangan untuk rakyat, pemerintah harus mengajak semua parpol, bukan hanya pemerintah saja," ujar Taufik usai mengikuti pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bidakara, Selasa, (30/4).Menurut Taufik pihaknya tidak keberatan jika pemerintah menaikkan harga BBM, asal demi kepentingan rakyat. Apalagi setelah mendengarkan pemaparan SBY, siap tidak siap, rakyat harus bisa menerima kenaikan BBM, jika harga BBM tidak naik, maka APBN akan habis.Politisi senior PDIP ini mengatakan pihaknya tidak menolak kenaikan BBM, tapi PDIP masih membutuhkan penjelasan lebih detail seperti apa program kompensasi yang akan diberikan. Tapi jika pemerintah memilih memberikan BLT, maka PDIP akan menolak sebab itu berpotensi digunakan untuk kepentingan pemerintah.Bagi Taufik, untuk saat ini, seharusnya program BLT itu tidak diberikan, sebab tidak efektif membantu rakyat miskin. Jika pun pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin, itu harus diberikan langsung ke institusi dan bukan langsung ke masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
