KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah optimistis inflasi pada 2024 bisa terjaga di level 2,5% plus minus 1%, di tengah tekanan harga pangan masih bergerak fluktuatif. Selain bersinergi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah juga siap menebar bantuan sosial untuk memitigasi risiko pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk meredam inflasi di antaranya, melakukan kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten.
Baca Juga: HPP Gabah di Tingkat Petani di Bawah Produksi, Pengamat: Rugi Jika Jual ke Bulog Kemudian, untuk mengendalikan inflasi
volatile food agar dapat terkendali di bawah 5%, pemerintah akan fokus pada ketersediaan komoditas beras, aneka cabai, aneka bawang. “Hal ini dilakukan sebagai mitigasi risiko jangka pendek dan juga untuk mengantisipasi musim panen, serta menjaga harga menjelang hari besar keagamaan,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (29/1). Kemudian, pemerintah juga akan memperkuat data antar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), serta juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Baca Juga: Menilik Pro dan Kontra Penyaluran Bantuan Sosial Jelang Pemilihan Umum Untuk meredam inflasi
volatile food, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial tambahan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200.000 untuk Januari, Februari, dan Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan langsung untuk 3 bulan yakni Rp 600.000 pada Februari kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kg beras/bulan.
Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Dunia dan Pemilu 2024 “Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, yang mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni 2024 sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi,” ungkapnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
