KONTAN.CO.ID -NUNUKAN. Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menebar siaran tv digital nampaknya masih terkendala. Pasalnya, Revisi Undang-undang Penyiaran yang digodok belum juga disahkan DPR RI.

Rudiantara, Menteri Kominfo menjelaskan insiasi tv digital sudah mulai sebelum tahun 2010. Selain itu, pihaknya juga sudah mengujicoba siaran tv digital lebih dari dua tahun, namun saat ini Revisi UU Penyiaran juga tak kunjung disahkan.

Baca Juga: Ini daftar harga paket internet Stroomnet dan Stroomnet TV dari PLN

"Persoalan utamanya UU Penyiaran yang belum direvisi karena untuk menyelenggarakan penyiaran digital secara penuh, analognya dihilangkan dan pindah ke digital harus revisi UU Penyiaran," ujarnya di Nunukan, Jumat (30/8).

Padahal penggunaan siaran tv digital akan lebih mengefisiensikan penggunaan frekuensi ketimbang siaran analog. Selain juga kualitas gambar yang lebih baik, siaran tv digital bisa memberikan ruang untuk penggunaan frekuensi untuk kebutuhan lain.

"Dengan multiplexer itu frekuensi bisa berbagi, itu yang disebut digital dividen. Kelebihan frekuensi itu bisa untuk broadband dan sebagian untuk (teknologi antisipasi) kebencanaan," lanjutnya.

Baca Juga: Kini konten OONA bisa dinikmati gratis di XL Home

Ia berharap dengan implementasi yang dimulai dari wilayah-wilayah perbatasan sembari mempersiapkan proses automatic switch off (ASO) untuk siaran tv analog. Hanya saja semua masih bergantung pada kapan revisi UU Penyiaran bisa disahkan anggota dewan.

"Di Indonesia karena belum direvisi jadi alokasi frekuensi itu tidak bisa dilakukan untuk kebencanaan. Padahal pemerintah sudah ambil posisi itu, kalau terjadi kami akan alokasikan frekuensi untuk (antisipasi) kebencanaan," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini