KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

ASN yang mencoba-coba nekat atau melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang saat ini tengah dirumuskan.

“Ada sanksi nanti kita rumuskan,” ujar Pramono usai menghadiri Apel Operasi Lintas Jaya di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

KB Bank Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Program GenKBiz

Baca Juga: Libur Lebaran 2025 Dipercepat! Menag: Biar Mudik Lebih Longgar

Pramono menekankan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk keperluan pribadi seperti pulang kampung saat Lebaran.

“Pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, dilarang menggunakan mobil dinas. Pokoknya bagi siapa pun dilarang pakai mobil dinas (untuk) pulang kampung Lebaran,” ucap Pramono.

Sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran, Pramono dan jajaran Pemprov Jakarta menggelar Apel Siaga Operasi Lintas Jaya.

Apel ini melibatkan Polda Metro Jaya, Polisi Militer Kodam Jaya, serta stakeholder terkait.

Fokus utama operasi ini adalah meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Jakarta harus dibuat lebih tertib lagi, membuat bagi siapa pun yang datang ke Jakarta menggunakan lalu lintas di Jakarta merasa aman, nyaman, dan baik,” kata Pramono.

Baca Juga: Dukung Kelancaran Mudik Lebaran 2025, Jalan Tol Cibitung–Cilincing Diskon Hingga 46%

Pemerintah berupaya mengembangkan layanan transportasi publik, termasuk bagi masyarakat dari daerah penyangga yang menggunakan Trans Jabodetabek untuk beraktivitas di Jakarta.

“Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” pungkas Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News