JAKARTA. Kementrian Pertanian tampaknya sudah gerah dengan aksi ulah spekulan yang membuat harga pangan melambung. Lewat perusahaan plat merah, pemerintah akan memiliki stok beberapa komoditas untuk menekan laju kenaikan harga.Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian mengatakan himbauan pemerintah kepada para pedagang supaya tidak mengambil margin tinggi tidak digubris. Makanya, pemerintah mengusulkan supaya perusahaan plat merah dilibatkan untuk menjaga stabilitas harga. "Harus ada instrumen stok, tetapi ini masih harus dibahas lagi di lintas departemen," ujar Rusman, Selasa Malam (16/7).Dengan instrumen stok ini, kata Rusman, pemerintah bisa melakukan intervensi dan mengendalikan harga. "Kita tidak mau lagi kecolongan di tahun-tahun depan," katanya. Sayang, Rusman masih belum tahu apakah instrumen stok ini akan melibatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah atau tidak. Untuk perusahaan plat merahnya, Rusman bilang tidak perlu Bulog tetapi seluruh perusahaan plat merah yang bersedia membantu menstabilkan harga pangan. "Ini kita dorong supaya BUMN mau seperti BUMN pupuk, berdikari atau RNI," kata Rusman. Sehingga, nantinya perusahaan plat merah dapat berlaku sama seperti swasta untuk melakukan impor. Selain menyiapkan instrumen stok, Suswono, Menteri Pertanian juga menegaskan perlunya ada pemotongan rantai niaga yang panjang. Alasannya, disparitas harga di petani dan konsumen terlampau jauh. "Kita perlu potong rantai niaga yang panjang karena banyak ongkos-ongkos yang aneh-aneh," kata Suswono. Ia mencontohkan, cabe merah keriting di petani hanya seharga Rp 12 ribu per kilogram, sementara konsumen membeli dengan harga Rp 25 ribu per kilogram di pasar. Suswono menyebutkan, dari sentra produksi ke sentra konsumen, banyak ongkos yang harus dibayarkan oleh peternak dan pengumpul sapi ini seperti ongkos jalan, timbang, kuli angkut, dan sewa kandang. Pedagang pun harus membayar ongkos retribusi di pasar.Sementara itu terkait dengan kenaikan harga daging sapi, pemerintah menyiapkan jurus lain yakni membuka kran impor sapi potong. "Jumlahnya tergantung oleh kebutuhan pasar. Kalau pasar masih kurang itu terus akan ditambah," ujar Suswono.
Tekan harga, Pemerintah siapkan instrumen stok
JAKARTA. Kementrian Pertanian tampaknya sudah gerah dengan aksi ulah spekulan yang membuat harga pangan melambung. Lewat perusahaan plat merah, pemerintah akan memiliki stok beberapa komoditas untuk menekan laju kenaikan harga.Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian mengatakan himbauan pemerintah kepada para pedagang supaya tidak mengambil margin tinggi tidak digubris. Makanya, pemerintah mengusulkan supaya perusahaan plat merah dilibatkan untuk menjaga stabilitas harga. "Harus ada instrumen stok, tetapi ini masih harus dibahas lagi di lintas departemen," ujar Rusman, Selasa Malam (16/7).Dengan instrumen stok ini, kata Rusman, pemerintah bisa melakukan intervensi dan mengendalikan harga. "Kita tidak mau lagi kecolongan di tahun-tahun depan," katanya. Sayang, Rusman masih belum tahu apakah instrumen stok ini akan melibatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah atau tidak. Untuk perusahaan plat merahnya, Rusman bilang tidak perlu Bulog tetapi seluruh perusahaan plat merah yang bersedia membantu menstabilkan harga pangan. "Ini kita dorong supaya BUMN mau seperti BUMN pupuk, berdikari atau RNI," kata Rusman. Sehingga, nantinya perusahaan plat merah dapat berlaku sama seperti swasta untuk melakukan impor. Selain menyiapkan instrumen stok, Suswono, Menteri Pertanian juga menegaskan perlunya ada pemotongan rantai niaga yang panjang. Alasannya, disparitas harga di petani dan konsumen terlampau jauh. "Kita perlu potong rantai niaga yang panjang karena banyak ongkos-ongkos yang aneh-aneh," kata Suswono. Ia mencontohkan, cabe merah keriting di petani hanya seharga Rp 12 ribu per kilogram, sementara konsumen membeli dengan harga Rp 25 ribu per kilogram di pasar. Suswono menyebutkan, dari sentra produksi ke sentra konsumen, banyak ongkos yang harus dibayarkan oleh peternak dan pengumpul sapi ini seperti ongkos jalan, timbang, kuli angkut, dan sewa kandang. Pedagang pun harus membayar ongkos retribusi di pasar.Sementara itu terkait dengan kenaikan harga daging sapi, pemerintah menyiapkan jurus lain yakni membuka kran impor sapi potong. "Jumlahnya tergantung oleh kebutuhan pasar. Kalau pasar masih kurang itu terus akan ditambah," ujar Suswono.