KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal segera menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditujukan untuk mengendalikan impor barang konsumsi. PMK itu saat ini tengah dalam tahap review oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, selain impor barang modal untuk infrastruktur, rupanya impor barang konsumsi juga besar, sehingga pemerintah ingin mengurangi ini agar bisa menekan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).

Oleh karena itu, PMK yang akan dikeluarkan Kemkeu salah satunya akan mengatur dari sisi pajak penghasilan (PPh) impor bagi barang-barang konsumsi yang diimpor itu. Ia mencatat, ada 600 barang -800 barang yang memiliki PPh impor dan bakal dikaji untuk ditekan impornya.

“PPh impor kan bisa kami pakai, tapi kami lihat dulu barangnya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Kalau PPh impor, dia bisa dikreditkan sebenarnya,” kata Suahasil di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Selasa (14/8).

Ia melanjutkan, selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi tarif dari bea masuk atas barang-barang konsumsi yang diimpor. “Dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan kami lihat daftar barangnya. Semua barang tercatat apa yang masuk. Ini supaya ada upaya pengereman” ujarnya.

Menurut Suahasil, saat ini ekonomi memang membutuhkan konsumsi dari masyarakat. Tetapi yang dibutuhkan adalah konsumsi dari barang domestik, bukan impor yang memberatkan CAD di tengah dinamika global yang bertensi tinggi ini.

“Yang kami lakukan bukan setop konsumsi. Kita butuh pertumbuhan dari konsumsi malah, tapi yang kami butuhkan adalah growth konsumsi barang domestik,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat