JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bakal terus berupaya meredam inflasi. Tak cukup puas dengan tim pengendalian inflasi, mereka kini meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), kemarin.

Pendek kata, ini adalah pusat informasi harga pangan nasional. Tahap awal, harga 10 komoditas saban hari akan terpampang di PIHPS ini. Yakni: cabai merah, minyak goreng, beras, gula, telur, daging sapi hingga bawang merah. "Ini akan jadi rumah pangan," tandas Gubernur BI Agus D.W Martowardojo, saat peluncuran PIHPS kemarin. (13/2).

Harga komoditas itu dari 82 kota di seluruh kota di Indonesia. Saban hari, tim pemantauan harga meinput data tersebut ke pusat informasi ini, Targetnya, semester II tahun ini, harga pangan di pusat perbelanjaan ritel masuk PIHPS. "Tahun depan, kami akan kembangkan data di tingkat produsen untuk 10 komoditas yang sama," ujar Agus.

Menurut Agus, harga pangan utamanya yang bergejolak (volatile food) masih menjadi pencetus mayoritas inflasi di Indonesia. Inflasi Mei 0,39% sebagai contoh, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi hingga 0,86%.

Nah, penguatan data PIHPS nasional, kata Agus akan membuat akses informasi pangan terbuka sehingga bisa membantu menjaga tingkat inflasi masyarakat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, PIHPS merupakan sistem informasi penting. Kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki sistem serupa, tapi rumus perhitungan berbeda. Contohnya, BPS hanya menghitung harga jagung pipilan yang bisa dimakan. Padahal, "Jagung pipilan ternak sangat diperlukan karena ini berpengaruh pada harga bahan makanan seperti daging ayam dan telur," ujar Darmin.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, informasi PIHPS bisa menjadi early warning pemerintah. Sebab, "PIHPS merekam data secara riil, baik saat turun maupun naik," ujar dia. Pengendalian harga harus jadi fokus pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Inflasi mini akan mendorong daya beli serta mampu menggerakkan roda ekonomi.

Makanya, BI mengusulkan lahirnya Undang-Undang (UUU) pengendalian harga pangan dan pengendalian pasokan lantaran inflasi kita banyak bersumber dari pangan. "Malaysia sejak 60-an punya i UU ini," ujarnya. Makanya, inflasi di Malayasia mini.

Tak menolak usulan ini, Darmin bilang, UU ini butuh waktu."Kami perlu selesaikan dulu beberapa hal penting," ujarnya. Toh, saat ini sudah ada UU 18/2012 tentang Pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia