KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi di dalam negeri di tengah tekanan inflasi global, terutama pada komoditas energi dan bahan pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, laju inflasi pada Juli 2022 yang sebesar 4,94% secara tahunan atau year on year (yoy) masih relatif moderat.

Bahkan angka tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di beberapa negara G20 seperti Turki dan Argentina yang mencapai masing-masing 79,6% dan 71,0%.

"Brasil, Meksiko dan India juga mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi di bulan Juli, masing-masing mencapai 10,01%, 8,2%, dan 6,7%," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8).

Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Anggaran Subsidi Tembus Rp 698 Triliun Hingga Akhir 2022

Sri Mulyani menuturkan, saat dihadapkan pada krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga-harga melonjak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berusaha maksimal untuk meredam shock yang luar biasa.

Akibatnya, tahun ini belanja subsidi dan kompensasi untuk energi melonjak sangat tinggi. Selain itu, Ia menambahkan, perlindungan APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (bansos) harus terus diperhatikan agar lebih tepat sasaran yaitu bagi mereka yang benar-benar rentan dan membutuhkan. 

"Kemampuan APBN menjadi shock absorber harus didukung oleh gotong royong seluruh pihak agar tetap dapat sustainable," katanya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Waspadai Awan Hitam Ini Ganggu Perekonomian Indonesia

Untuk menghadapi gejolak dan tekanan eksternal, Sri Mulyani mengajak peran pemerintah harus semakin kompak, saling menjaga dan melindungi, dengan memanfaatkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter secara sinergis, tepat ukuran dan waktu agar terjaga kredibilitas, kesinambungan dan efektivitasnya.

Sri Mulyani menekankan, tantangan gejolak dunia masih cukup panjang, sehingga ketahanan pangan dan energi harus mampu dibangun agar mampu melindungi perekonomian dan rakyat dari ketidakpastian global dan ancaman inflasi yang sangat nyata. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli