KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melelang Wilayah Kerja (WK) Warim, Papua yang digadang-gadang sebagai salah satu cekungan besar yang diperkirakan melebihi Blok Masela di Maluku. Untuk mendorong pengembangan di Blok Warim, pemerintah berharap dilakukan dengan konsorsium supaya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat saling membagi risiko.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini pemerintah tengah melelang WK Warim yang dinamakan sebagai WK Akimegah I dan Akimegah II.
Supaya bisa cepat dieksplorasi, Tutuka mengungkapkan di wilayah kerja Warim, pemerintah memotong lahan yang bersinggungan dengan Taman Nasional Lorentz.
“Maka itu kami potong cuma 10% jadi ada pengurangan potensi sumber daya saja di situ, tetapi masih cukup besar dan akan dilelang di luar taman nasional,” ujarnya di acara “Menelisik Prospek Energi 2024 Gurih atau Hambar?” di Jakarta, Rabu (25/10).
Baca Juga: Mau Kebut Produksi, Pemerintah Dorong Revisi PoD Blok Masela Segera Rampung Pasalnya, kalau Kementerian ESDM tetap kekeuh menggarap lahan yang bersinggungan dengan taman nasional, urusannya akan panjang di mana selain harus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah juga harus berurusan dengan UNESCO.
Tutuka bilang, justru persoalan yang dihadapi sekarang bukan lagi soal lahan yang bersinggungan dengan taman nasional, melainkan sulitnya membangun infrastruktur di sana.
Dia menjelaskan, kondisi WK Akimegah I dan Akimegah II berada di tengah hutan dan dapat dipastikan logistiknya akan mahal. Tutuka pun mengakui bahwa pengembangan lapangan di sana tingkat risikonya sangat tinggi.
Meski demikian, Tutuka mengemukakan, pemerintah mulai menawarkan Warim melalui lelang dan sudah ada pihak yang tertarik. Pihaknya belum dapat membeberakan siapa saja dan berapa banyak yang tertarik karena ingin KKKS tersebut mencari partner lain untuk bersama-sama mengelolanya.
“Walau sudah ada berminat, ini kan masih tahap awal, waktunya masih panjang. Kami harapkan lebih baik dikelola dengan konsorsium saja, supaya konsisten untuk mengurangi risiko,” ujarnya.
Baca Juga: Investasi Hulu Migas Naik pada Kuartal III 2023, Tapi Lifting Belum Terdongkrak Sebelumnya Kepala Divisi Eksplorasi, Lingkungan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Sunjaya Eka Saputra pernah menjelaskan, masih ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi KKKS dalam mengelola Blok Warim.
Dari segi operasional sangat menantang karena adanya risiko penyakit Malaria dan ada sejumlah daerah yang menjadi tempat aktif penembakan.
“Di sana lagi kami asses keamanannya, ada tim yang melaksanakannya. Apakah feasible atau tidak untuk dilakukan pengembangan di sana,” jelasnya dalam diskusi media yang diselenggarakan SKK Migas, Rabu (17/5). Berdasarkan diskusi yang telah berjalan dengan beberapa investor, SKK Migas akan mengarahkan pengembangan
pada area yang keamanannya cukup baik. “Ada beberapa daerah red zone yang tidak usah digarap. Kita masuk ke yang lebih aman saja,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat