TERNATE. Pemerintah akan mengebut sertifikasi lahan yang ditarget sebanyak 5 juta bidang lahan pada tahun ini. Dari serangkaian proses seperti pemetaan, pengukuran, pendataan, pengumuman serta penerbitan sertifikasi, pemerintah akan fokus pada pemetaan dan pengukuran, karena ini yang paling sulit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil menyatakan, sejauh ini dari target 5 juta bidang lahan, yang sudah diterbitkan mendekati 1 juta lahan. Itu sudah termasuk sebanyak 15.200 hektare (ha) lahan di Kalimantan Selatan dan 216.000 ha di Maluku Utara.

"Di Kalsel kita bagikan ke 2.340 penerima dan di Maluku Utara ke 6.000 penerima, juga segera di Papua. Di Maluku Utara, akan terus kami tambah mungkin sampai 50.000 sertifikat pada 2018,” katanya di Ternate, Senin (8/5).

Selain memberi jaminan kepastian hukum, sertifikat ini juga bisa dijadikan kolateral ke perbankan bagi pengusaha yang ingin menambah modal kerja/ investasi, dengan bunga skema KUR maksimum 9% per tahun. Jauh lebih rendah dari bunga rentenir sebesar 40%-50%.

Secara nasional saat ini dari 126 juta bidang yang harusnya memiliki sertifikat, yang tersertifikat baru 46 juta. "Masih kecil sekali. Makanya kita kebut, yang dulunya setahun hanya keluar sertifikat 400.000-500.00, pada tahun ini ditargetkan 5 juta harus keluar. Tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta harus keluar sertifikat. Pada 2025 saya harap, kawasan hutan, situ, danau, sungai itu juga tersertifikat supaya ada batas yang diketahuii,” papar Sofyan.

Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tingkat sertifikasi lahan nasional yang hanya 46%, banyak terjadi sengketa atau konflik lahan baik antar masyarakat sendiri, masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah.

“Saya akan ikuti pembagian sertifikat ini agar betul-betul rakyat bisa merasakan pegang sertifikat itu seperti apa. Saya pernah sewa rumah 9 tahun, baru setelah kerja pada tahun ke-12 saya bisa pegang yang namanya sertifikat. Oleh sebab itu, saya bisa merasakan sendiri betapa senangnya masyarakat bisa memegang sertifikat seperti ini,” imbuhnya.

Bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat, Presiden meminta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

“Kalau mau dipakai untuk modal usaha silakan, tapi dihitung betul. Bisa mengembalikan tidak? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau tidak hati-hati, tidak usah. Tapi kalau usaha itu menguntungkan, nyicilnya bisa, silakan masukkan. Sekali lagi, kalau dapat uang dari bank hati-hati," imbuh Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini