KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) Indonesia berpotensi menekan beban biaya berutang baru pemerintah melalui kenaikan yield surat berharga negara (SBN) di sisa akhir tahun.

Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, CDS Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin, sedangkan tenor 10 tahun berada di level 150,14 basis poin.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, kenaikan CDS Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), tetapi juga dipicu oleh tekanan eksternal dan melemahnya kondisi eksternal Indonesia.

Menurut Irman, CDS Indonesia tenor lima tahun telah bergerak naik sebelum MSCI mengumumkan konsultasi terkait kemungkinan reklasifikasi status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone.

Baca Juga: Prabowo Bidik Kredit Rakyat Rp 400 Triliun pada 2027, Sasar 28 Juta Keluarga

"CDS 5 tahun Indonesia sudah bergerak naik sebelum pengumuman MSCI, dari kisaran 84–88 bps pada akhir September menjadi sekitar 93 bps pada 15 Oktober. Setelah pengumuman MSCI, CDS kembali naik menembus 100 bps," ujar Irman kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, perkembangan tersebut menunjukkan adanya tambahan premi risiko spesifik Indonesia setelah pengumuman MSCI, di atas tekanan yang sebelumnya berasal dari kenaikan yield US Treasury, risiko geopolitik, serta kondisi eksternal Indonesia yang melemah.

Menurut Irman, langkah tersebut membuat pasar mulai memperhitungkan potensi arus modal keluar atau portofolio outflow dalam premi risiko investasi Indonesia.

Meningkatnya premi risiko tersebut berpotensi mempengaruhi biaya penerbitan utang pemerintah, terutama apabila kenaikan CDS berlangsung bersamaan dengan tingginya yield obligasi pemerintah AS.

Untuk penerbitan SBN pada kuartal IV-2026, Irman menilai pemerintah tidak perlu mengejar target volume penerbitan dengan menawarkan premi terlalu agresif kepada investor.

Dalam kondisi CDS dan yield global yang tinggi, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas dalam menentukan tenor dan waktu penerbitan obligasi. Pemerintah juga dapat memanfaatkan tenor yang memiliki permintaan domestik kuat, melakukan switching atau manajemen liabilitas jika diperlukan, serta mengoptimalkan kombinasi penerbitan SBN berdenominasi rupiah dan valuta asing.

Menurutnya, penentuan waktu penerbitan obligasi global menjadi penting karena kenaikan CDS secara langsung meningkatkan biaya pendanaan secara keseluruhan (all-in funding cost).

Baca Juga: BNPB Catat 11.202 Hektare Lahan Terbakar akibat Karhutla di Kalimantan

Sementara itu, untuk SBN berdenominasi rupiah, basis investor domestik yang dalam dapat menjadi peredam guncangan ketika investor asing masih bersikap menunggu dan mencermati perkembangan pasar.

"Karena itu, menurut kami lebih baik menerima yield domestik yang sedikit lebih tinggi untuk menjaga price discovery, daripada mempertahankan yield terlalu rendah tetapi mengorbankan bid dan demand pasar," jelasnya.

Lebih lanjut, Irman melihat tekanan kenaikan yield SBN masih berlanjut, khususnya pada tenor panjang. Dalam jangka pendek, yield SBN tenor 10 tahun atau 10-year government bond yield berpotensi bergerak menuju level 7,5%–7,6% apabila CDS Indonesia bertahan di atas 100 basis poin (bps), yield US Treasury tetap tinggi, dan tekanan terhadap rupiah berlanjut.

"Namun, baseline kami tetap melihat (yield SBN) tenor 10 tahun sekitar 7,4% pada akhir tahun, dengan asumsi BI memperkuat respons kebijakan, premi risiko mulai mereda dan kondisi global membaik," katanya

Proyeksi tersebut bergantung pada sejumlah asumsi, yakni Bank Indonesia (BI) memperkuat respons kebijakan, premi risiko Indonesia mulai mereda, serta kondisi pasar global membaik.

Irman menegaskan, kenaikan CDS mencerminkan meningkatnya premi yang diminta investor untuk menanggung risiko Indonesia. Karena itu, pemerintah tidak harus sepenuhnya menahan kenaikan yield SBN.

"Membiarkan sebagian penyesuaian terjadi melalui yield justru diperlukan untuk mengembalikan daya tarik risk-adjusted return SBN, sementara BI menjaga stabilitas rupiah," jelas Irman.

Lebih lanjut, menurutnya BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun pemerintah tetap perlu mewaspadai kenaikan yield yang terlalu cepat dan tidak terkendali (disorderly). Kondisi tersebut berpotensi memperbesar biaya pembiayaan kembali utang pemerintah (refinancing) sekaligus menekan kondisi keuangan domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News