KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketahanan fiskal kembali menjadi faktor kunci penilaian utang Indonesia. Setelah Moody’s Ratings menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, kini S&P Global Ratings ikut menyoroti meningkatnya tekanan fiskal yang berpotensi memengaruhi profil kredit Tanah Air. Mengutip laporan
Bloomberg, S&P menilai kenaikan biaya pembayaran utang menjadi salah satu risiko utama yang dapat memperburuk posisi fiskal Indonesia dan membuka peluang penurunan peringkat utang. Analis S&P, Rain Yin, menegaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang berisiko melampaui batas aman 15% dari pendapatan pemerintah.
“Jika tekanan ini terjadi secara berkelanjutan, hal itu bisa memicu pandangan negatif terhadap peringkat kredit Indonesia,” ujar Yin.
Baca Juga: Polemik LPDP, Sumber Dana Beasiswa LPDP Tak Hanya Dari Pajak, Tapi Juga Utang Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 599,44 triliun, naik 8,6% dibandingkan outlook tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 538,70 triliun dialokasikan untuk bunga utang dalam negeri dan Rp 60,74 triliun untuk bunga utang luar negeri. Total beban bunga ini setara dengan sekitar 19% dari target pendapatan negara yang dipatok Rp 3.153,6 triliun. Tekanan fiskal juga tercermin dari kinerja anggaran tahun lalu. Realisasi defisit mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB), melebar dari target APBN 2025 sebesar 2,78% dan mendekati batas aman 3% dari PDB. Pelebaran defisit tersebut mendorong pemerintah meningkatkan penarikan utang.
Baca Juga: Diserbu Asing, Pemerintah Klaim Pasar SBN Tetap Solid di Tengah Tekanan Global S&P menilai pelemahan pendapatan negara secara berkelanjutan berisiko membuat beban bunga semakin berat dan menggerus ruang fiskal. Dua faktor yang terus dipantau adalah konsistensi kerangka fiskal jangka menengah terhadap aturan fiskal serta perkembangan penerimaan negara. Meski demikian, hingga kini S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Namun, penilaian tersebut mencerminkan kekhawatiran yang kian besar terhadap posisi fiskal pemerintah. Sebelumnya, pada awal Februari, Moody’s Ratings juga mengubah prospek peringkat Baa2 Indonesia menjadi negatif, dengan alasan risiko fiskal dan tantangan tata kelola di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengelola kewajiban utang tahun ini, salah satunya melalui skema debt switching dengan Bank Indonesia senilai Rp 173,4 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Serap Utang Baru Rp 152 Triliun dari Lelang SUN Sampai Februari 2026 Melalui skema ini, surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo ditukar dengan utang baru berjangka lebih panjang, sehingga pembayaran pokok dapat digeser dan tekanan likuiditas jangka pendek bisa diredam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
