KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, pada kuartal II 2025, kontribusi industri makanan dan minuman mencapai 41% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri nonmigas. Dan di periode sama, terhadap PDB nasional berkontribusi 6,94%.

Salah satu kontributor industri makanan dan minuman adalah sektor industri air minum dalam kemasan (AMDK). Sektor ini menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung, dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun dari lebih dari 700 pabrik di seluruh Indonesia. Adapun tingkat utilisasi di atas 70%.

Kini industri AMDK sedang menghadapi ujian serius. Dari sisi hulu, dinamika geopolitik global—termasuk ketegangan di kawasan Timur Tenga, mendorong kenaikan harga minyak dan gas. Dampaknya merembet cepat ke industri petrokimia, terutama bahan baku plastik yang menjadi komponen utama kemasan AMDK. Kenaikan biaya produksi menjadi tak terelakkan, menekan struktur biaya secara signifikan.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Di saat yang sama, tekanan juga datang dari sisi hilir. Kebijakan pembatasan angkutan over dimension over load (ODOL), yang ditargetkan mencapai implementasi penuh pada 2027, membawa konsekuensi langsung terhadap efisiensi distribusi. Kapasitas angkut menurun, frekuensi perjalanan meningkat, dan pada akhirnya biaya logistik melonjak.

Baca Juga: Piala Dunia 2026 Jadi Magnet, Penjualan TV Diprediksi Melejit Tajam

Pengamat politik ekonomi, Andreas Ambesa menilai, jika tidak dikelola hati-hati, kondisi ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap harga di tingkat konsumen. Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga produk kebutuhan dasar seperti air minum berisiko memicu tekanan inflasi yang lebih luas. 

"Pelaku industri berada dalam dilema klasik: menjaga keberlanjutan usaha atau mempertahankan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ujar dia, dikutip dari Tribunnews, Sabtu (9/5). 

Andreas mengingatkan, kesiapan ekosistem logistik nasional menghadapi kebijakan zero ODOL belum sepenuhnya matang. Tanpa transisi terukur, kebijakan yang pada dasarnya bertujuan baik ini justru berpotensi menimbulkan disrupsi pada rantai pasok. Terutama bagi industri dengan distribusi masif seperti AMDK.

Di luar tekanan struktural tersebut, industri juga menghadapi dinamika lain yang tak kalah penting: perubahan persepsi publik. Kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke salah satu fasilitas produksi AMDK, misalnya, memicu perbincangan luas mengenai sumber dan kualitas air minum dalam kemasan.

Secara ilmiah, sumber air AMDK dapat berasal dari mata air pegunungan maupun air tanah dalam, selama dikelola sesuai standar dan kaidah yang ketat. Namun, di ruang publik, realitas ilmiah sering berhadapan dengan persepsi yang terbentuk melalui narasi yang beredar.

Tanpa intervensi yang terukur—baik dalam bentuk penyesuaian kebijakan, insentif, maupun sinkronisasi lintas sektor—tekanan ganda yang saat ini dihadapi berpotensi berkembang menjadi ancaman yang lebih serius.

Pada akhirnya, keberlanjutan industri AMDK bukan hanya soal bisnis. Ia berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, stabilitas harga, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News