Tekanan global berlanjut, pengendalian devisa jadi target jangka pendek pemerintah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para menteri ekonomi kabinet kerja membahas keadaan ekonomi terkini Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai pertemuan. Menurutnya, faktor eksternal masih terus diwaspadai oleh pemerintah. Terutama dinamika yang berasal dari sentimen Argentina masih tinggi sekali.

"Sentimen itu kadang dikombinasikan dengan kondisi di negara emerging yang lain," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/9). 


Sri Mulyani memprediksi, situasi di Argentina masih belum selesai sehingga tekanan masih akan berlangsung.

Pemerintah saat ini sudah siap dengan langkah-langkah antisipasi. Sri Mulyani berpendapat, kalau sedang menghadapi situasi eksternal seperti saat ini, pemerintah perlu memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri.

"Jadi tidak bisa mengatakan, 'oh fundamental kita kuat, jadinya kita tidak melakukan apa-apa' atau 'oh kita tidak kuat makanya kita kena terpengaruh," jelas dia. 

Tapi, kata Sri Mulyani pemerintah harus melihat langsung ke pondasi mana faktor yang dianggap sebagai sumber market terlemah.

Untuk saat ini yang dianggapnya paling lemah adalah dari neraca pembayaran, terutama dari trade account dan current account. Maka itu, pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan OJK akan berkoordinasi.

Termasuk melihat kondisi pasar dari sisi  pasar surat berharga, portofolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor riil ekspor dan impor. Pemerintah juga masih akan tetap mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran.

Seperti diketahui, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan. "Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol," katanya.

Maka itu, Kemkeu bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian akan melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak.

Sri Mulyani menegaskan, komoditas itu merupakan barang konsumsi yang bersifat tersier. Pemerintah saat ini sudah melihat dan mengindentifikasi 900 HS Code (komoditas) yang bisa diproduksi dalam negeri.

"Kami harapkan situasi seperti ini dimanfaatkan oleh industri dalam negeri yang bisa substitusi impor dan ini kami koordinasikan. Kami nanti akan membuat keputusan setelah bapak presiden mengadakan rapat koordinasi yang luas," tambah dia.

Kemudian dari sisi kebutuhan devisa yang dilakukan BUMN seperti Pertamina dan PLN, juga akan dilihat kebutuhan apa saja yang tidak bisa ditunda. "Kalaupun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dollar dilakukan tanpa mengubah sentimen market," tutur Sri Mulyani.

Maka itu, untuk hal ini akan ada intervensi secara khusus oleh pemerintah karena market pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapapun kecilnya. "Ini semuanya yang perlu kita lakukan secara koordinatif," jelas Sri Mulyani.

Sekadar tahu saja, pertemuan Presiden dengan para menteri ini dilakukan secara tertutup dan diluar dari agenda resmi Presiden. Menteri yang hadir ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan,Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Selain itu juga turut hadir Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi