KONTAN.CO.ID - Para penentang kudeta Myanmar melakukan protes lagi pada hari Sabtu dan tekanan internasional meningkat terhadap junta militer untuk menghentikan penindasannya terhadap pendukung demokrasi. Sejumlah negara Asia bergabung dengan negara-negara Barat dalam mengutuk kekuatan mematikan.

Seorang pria muda ditembak dan dibunuh di salah satu lingkungan paling bergolak di kota utama Yangon, seorang penduduk dan media melaporkan, menjadikan korban tewas sejak kudeta 1 Februari menjadi 238, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Politik. Kelompok aktivis narapidana.

Pertumpahan darah tidak memadamkan kemarahan publik atas kembalinya kekuasaan militer, penggulingan pemerintah terpilih dan penahanan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi.

Tetapi beberapa aktivis mengatakan mereka harus menyesuaikan taktik.

"Kami memprotes di mana tidak ada polisi atau militer, kemudian ketika kami mendengar mereka datang, kami segera bubar," kata juru kampanye Kyaw Min Htike kepada Reuters dari Dawei di selatan sebelum dia dan yang lainnya melakukan unjuk rasa singkat di luar pusat kota, seperti dilansir Reuters, Minggu (21/3).

Baca Juga: Tentara Thailand membantah memasok beras ke pasukan Myanmar

"Kami akan memprotes sebisa kami sampai revolusi kami menang."

Beberapa kelompok berkumpul di malam hari dengan lilin dan plakat, kemudian melebur usai berfoto. Orang-orang juga menggelar protes "tak berawak", dengan deretan plakat dengan pesan seperti "Kita tidak akan pernah berhenti sampai kita mendapatkan demokrasi" dipasang di jalan.

Pada hari Sabtu, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di kota kedua Mandalay. Beberapa orang terluka ketika sebuah kendaraan menabrak mereka dan polisi menembakkan peluru karet. Tidak jelas mengapa kendaraan itu menabrak para pengunjuk rasa.

Portal berita dan media sosial setempat melaporkan ada protes kecil di kota-kota lain, termasuk Kyaukme dan Hsipaw di timur laut, Kawlin di utara, Hpa-an dan Myawaddy di timur, Labutta di delta sungai Irrawaddy, Myeik di selatan dan pusat kota Yay Oo.

Ratusan orang berbaris di kota Monywa dan membakar salinan konstitusi 2008, yang dirancang di bawah pengawasan militer dan membatasi kekuasaan warga sipil terpilih, portal berita Irrawaddy melaporkan.

Juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.

Baca Juga: Presiden Jokowi ingin pertemuan tingkat tinggi ASEAN terkait Myanmar segera digelar

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat mengutuk apa yang dia sebut sebagai kekerasan brutal militer yang terus berlanjut dan mendesak respons internasional.

Pelapor PBB Tom Andrews menyerukan sanksi sebagai respons atas serangan "kejam" para jenderal terhadap masyarakat. "Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata," tulisnya di Twitter.

Pihak berwenang telah memperketat pembatasan pada layanan internet, membuat informasi semakin sulit untuk diverifikasi, dan menekan media.

Facebook telah melarang semua halaman yang terkait dengan militer karena pedoman menghasut kekerasan. Pada hari Sabtu, Twitter mengatakan telah menangguhkan halaman kementerian informasi di bawah "manipulasi platform dan kebijakan spam" perusahaan.

Kementerian telah memposting berita setiap hari di Twitter.

Editor: Noverius Laoli