KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Pilpres 2024.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiabudi membenarkan rencana pengunduran diri tersebut. Menurut dia, Gibran dijadwalkan menyampaikan pernyataan resmi pada Rabu (11/11/2026) malam.

"Betul (mundur)," kata Budi kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mau Mundur dari Wapres, Begini Respons Airlangga Hartarto

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu terjadi setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) selama sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.

Polemik ini mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

MA memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Respons Niat Gibran Mundur dari Wapres, Ini Katanya

Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.

Tekanan politik terhadap posisi Gibran juga menguat di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden tersebut.

Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Dari total pengusul, sebanyak 28 anggota berasal dari PKS, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 18 dari Demokrat, 14 dari PDIP, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, dan satu dari PAN.

Secara umum, para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul putusan MA dan MK yang mempersoalkan dokumen pendidikannya.

Baca Juga: Respons PKB, Golkar dan Demokrat Soal Pengunduran Diri Gibran dari Posisi Wapres

Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula spekulasi mengenai sosok yang berpotensi menggantikan Gibran apabila pengunduran dirinya terealisasi. Nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Namun, Maruarar membantah kabar tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki rencana untuk menggantikan Gibran dan memilih berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Menteri PKP.

"Hahaha, itu mana mungkin ya. Tahu diri," ujar Maruarar kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menyebut kabar mengenai dirinya bakal menjadi Wakil Presiden sebagai informasi tidak benar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News