KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa politik tidak hanya soal rasionalitas dan kesepakatan, tetapi juga harus berpijak pada etika, empati, dan simpati.

Pernyataan itu disampaikan Said saat menanggapi polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Menurutnya, tunjangan yang melekat pada hak keuangan anggota dewan tidak bisa semata-mata dilihat dari besarannya.

“Ukurannya tidak cukup hanya kesepakatan antarfraksi. Pertanyaannya, apakah dalam situasi sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR dan ekonomi rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang bagi rakyat kebanyakan sangat luar biasa?” ujar Said dalam keterangan pers, Sabtu (30/8/2025).

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Baca Juga: Dasco Luruskan Informasi Soal Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta per Bulan

Dorongan Etika dan Sensibilitas

Said menekankan, jika ukuran etika dijalankan mayoritas anggota DPR, maka tidak akan ada lagi tunjangan atau fasilitas yang melampaui kepatutan.

Ia menilai, setiap wakil rakyat seharusnya memiliki sensibilitas terhadap kondisi masyarakat yang masih banyak menghadapi kesulitan.

“Kalau punya empati, tidak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Istana Sebut Tunjangan DPR Kewenangan Kemkeu

Lebih jauh, Said menambahkan bahwa sikap simpatik dan kesediaan mendengarkan aspirasi rakyat akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. “Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, marwah DPR akan bisa dijaga,” katanya.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Said, menilai nilai etik, empati, dan simpati harus menjadi roh politik DPR, bukan sekadar berpegang pada kesepakatan atau aturan formal.

Ia menyebut pimpinan fraksi telah mewanti-wanti seluruh kader PDI Perjuangan di DPR agar memiliki sense of crisis, bersikap tepo seliro, dan selalu mawas diri.

Baca Juga: Polemik Tunjangan Perumahan DPR Rp 50 Juta: Ini Kondisi Rumah Dinas Di Kalibata

“DPR ini etalase, tempat rakyat berhak mempersoalkan hal-hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” ujarnya.

Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta agar tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Selain itu, fasilitas lain yang dinilai berlebihan juga diminta untuk dihapuskan.

“Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depan,” pungkas Said.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI Perjuangan Minta DPR Hentikan Tunjangan Perumahan"

Selanjutnya: Sebanyak 16 Ormas Islam Ajak Masyarakat Lebih Tenang Hadapi Situasi Terkini

Menarik Dibaca: Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian hari ini Sabtu (30/8/2025) Kompak Naik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News