KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan di rentang 7% hingga 8% pada tahun 2025. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasal akses terhadap layanan dasar,” tulis baleid tersebut, dikutip Jumat (19/9).

Baleid tersebut menjelaskan bahwa urgensi menurunkan tingkat kemiskinan lantaran penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan di angka 9% selama periode 2018 hingga 2023. Prabowo mencatat, penerima bantuan sosial yang tepat sasaran hanya 41,56% di tahun 2025.

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Kembali Reshuffle, Ada Menpora dan Menkopolkam Baru

Selain itu, dijelaskan pula disparitas kemiskinan wilayah masih menjadi tantangan, tercermin dari persentasi penduduk miskin pedesan mencapai 11,34% pada September 2024, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,66%.

Bukan hanya itu, pemerintah turut mencatat bahwa masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas nasional.

Dalam mengentaskan permasalahan tersebut, Prabowo memiliki beberapa strategi yang bakal dilancarkan dalam waktu dekat ini, pertama pembentukan data tunggal melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSENI.

Kedua, digltalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan serta peningkatan pendapatan.

“Keadaan yang ingin diwujudkan adalah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 7% hingga 8% pada talun 2025,” tambah baleid tersebut.

Lebih lanjut, demi memitigasi risiko dalam melaksanakan strategi kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan diperlukan upaya mitigasi risiko di antaranya, penguatan sinergi antar instansi yang diarahkan pada kolaborasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Kemudian, tata kelola dan pemanfaatan DTSEN dalam penargetan dan perencanaan program dan penguatan mekanisme graduasi penerima bantuan sosial agar penduduk miskin dan rentan dapat bertransisi secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih mandiri dan sejahtera.

Baca Juga: Video Prabowo Muncul di Bioskop, Kemenkomdigi Singgung Keseimbangan Informasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News