KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal sekaligus pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan Asia. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events bersama Asian Development Bank (ADB) di Yogyakarta, Senin (2/2).

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici mengatakan, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi regulasi, praktik pasar, hingga infrastruktur transaksi lintas batas.

“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, hingga organisasi internasional mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan,” ujar Retno di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).

Tidak Hanya Diskon, BCA Expo 2025 Turut Pamerkan Aktivitas Keberlanjutan

Baca Juga: Saham Big Banks Ditutup Beragam Senin (2/2), BBCA Pimpin Penguatan

Menurut Retno, penguatan pasar obligasi tak bisa dilepaskan dari penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. OJK pun telah menerbitkan sejumlah regulasi, salah satunya Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

“Aturan ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan keberlanjutan lainnya,” jelas Retno.

Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) disebut menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan proyek nasional dengan standar global. Retno menilai, taksonomi ini akan memperkuat kepercayaan investor terhadap pembiayaan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga fokus mendorong pengembangan pasar obligasi mata uang lokal atau Local Currency Bond Market untuk meningkatkan stabilitas keuangan nasional.

“Penguatan pasar obligasi lokal penting untuk mengurangi risiko nilai tukar, menekan ketergantungan pembiayaan eksternal, sekaligus memperluas sumber pendanaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang,” tegas Retno.

Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan telah mencapai Rp 54,94 triliun atau setara US$ 3,28 miliar.

Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN Bappenas Mada Dahana menilai keuangan berkelanjutan menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan nasional menuju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Danantara Telah Aktif Beli Saham Mulai Senin (2/2), Ini Kriteria Saham yang Dipilih

“Pemerintah terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik, hingga skema pembiayaan gabungan untuk mendukung proyek-proyek SDGs,” kata Mada.

Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama dari sisi kapasitas pendanaan.

“Keterbatasan pembiayaan membuat kolaborasi sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2 atau di atas rata-rata global. Indonesia juga telah mencapai 61,4% dari indikator SDGs, yang dinilai menjadi sinyal positif bagi investor dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya: HBA Awal Februari 2026 Menguat, Batubara Kalori Tinggi Tembus US$106 per Ton

Menarik Dibaca: Memahami Strategi Transaksi Saham: Swing Trading untuk Investor Pemula

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News