JAKARTA. Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menempatkan aparat pajaknya keluar negeri sepertinya tidak dapat berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, Ditjen Pajak harus terlebih dahulu berkordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kempan).Teuku Faizasyah, Pejabat Semantara (Pjs) Juru Bicara Presiden bidang Hubungan Internasional menjelaskan, kordinasi Ditjen Pajak dengan kempan diperlukan untuk menentukan formasi pegawai negeri sipil (PNS), dalam hal ini aparat pajak. "Formasi itu harus dibahas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri. Tidak otomatis, mengajukan itu bisa langsung adapenempatan," ucap Teuku dalam perbincangan singkat dengan KONTAN ketika ditemui di sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, Rabu malam (8/9).Selain membahas soal formasi, dia melanjutkan, kordinasi tersebut juga dibutuhkan untuk membahas mengenai jumlah aparat pajak serta anggaran negara yang dibutuhkan. "Selain itu karena adanya asas reprositas," lanjut Teuku.Teuku menegaskan, berdasarkan pelaksanaan asas reprositas yang selama ini berlaku, asas itu harus diperhatikan. "Yang agak kompleks yah asas reprositas, timbal balik.Kalau kita menempatkan petugas pajak di suatu negara, apakah negara itu juga memerlukan menempatkan petugas pajak di Indonesia; karena biasanya seperti itu," jelasnya.Untuk itu, Teuku yang saat ini juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri melanjutkan, Kemenpan perlu melakukan kajian. Tujuannya, untuk mengetahui secara mendalam tentang tujuan dan manafaat penempatan aparat pajak keluar negeri."Kalau mereka (Ditjen Pajak) minta kami (Kementerian Luar Negeri) menempatkan seseorang sekalipun anggarannya dari mereka sendiri, tapi formasi belum ada. Untuk menciptkan formasi itu, harus dibahas oleh Kemenpan," ucap dia.Sekedar mengingatkan saja, M.Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, penempatan intelejen pajak ini difokuskan pada negara yang telah memiliki atase keuangan. Sebab, dia mengaku untuk menempatkan aparat pajak di luar negeri itu ternyata tidak mudah. Pada tahap awal, atase ini akan dibentuk di Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura dan Hong Kong. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tempatkan aparat pajak, harus koordinasi dengan Kempan
JAKARTA. Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menempatkan aparat pajaknya keluar negeri sepertinya tidak dapat berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, Ditjen Pajak harus terlebih dahulu berkordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kempan).Teuku Faizasyah, Pejabat Semantara (Pjs) Juru Bicara Presiden bidang Hubungan Internasional menjelaskan, kordinasi Ditjen Pajak dengan kempan diperlukan untuk menentukan formasi pegawai negeri sipil (PNS), dalam hal ini aparat pajak. "Formasi itu harus dibahas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri. Tidak otomatis, mengajukan itu bisa langsung adapenempatan," ucap Teuku dalam perbincangan singkat dengan KONTAN ketika ditemui di sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, Rabu malam (8/9).Selain membahas soal formasi, dia melanjutkan, kordinasi tersebut juga dibutuhkan untuk membahas mengenai jumlah aparat pajak serta anggaran negara yang dibutuhkan. "Selain itu karena adanya asas reprositas," lanjut Teuku.Teuku menegaskan, berdasarkan pelaksanaan asas reprositas yang selama ini berlaku, asas itu harus diperhatikan. "Yang agak kompleks yah asas reprositas, timbal balik.Kalau kita menempatkan petugas pajak di suatu negara, apakah negara itu juga memerlukan menempatkan petugas pajak di Indonesia; karena biasanya seperti itu," jelasnya.Untuk itu, Teuku yang saat ini juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri melanjutkan, Kemenpan perlu melakukan kajian. Tujuannya, untuk mengetahui secara mendalam tentang tujuan dan manafaat penempatan aparat pajak keluar negeri."Kalau mereka (Ditjen Pajak) minta kami (Kementerian Luar Negeri) menempatkan seseorang sekalipun anggarannya dari mereka sendiri, tapi formasi belum ada. Untuk menciptkan formasi itu, harus dibahas oleh Kemenpan," ucap dia.Sekedar mengingatkan saja, M.Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, penempatan intelejen pajak ini difokuskan pada negara yang telah memiliki atase keuangan. Sebab, dia mengaku untuk menempatkan aparat pajak di luar negeri itu ternyata tidak mudah. Pada tahap awal, atase ini akan dibentuk di Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura dan Hong Kong. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
