KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memeriksa upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, upaya yang dilaksanakan pemerintah provinsi kurang efektif menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut lantaran, masih terdapat beberapa permasalahan siginifikan, antara lain pada aspek kebijakan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, masih terdapat pemerintah provinsi yang belum menyusun atau menetapkan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) dan rencana aksi tahunan (RAT).
Temuan BPK, Kebijakan Pemprov Kurang Efektif Tanggulangi Kemiskinan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memeriksa upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, upaya yang dilaksanakan pemerintah provinsi kurang efektif menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut lantaran, masih terdapat beberapa permasalahan siginifikan, antara lain pada aspek kebijakan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, masih terdapat pemerintah provinsi yang belum menyusun atau menetapkan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) dan rencana aksi tahunan (RAT).