KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5). Salah satu hasil temuan BPK menyangkut kartu prakerja yang tidak tepat sasaran. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, hasil pemeriksaan prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Antara lain, pertama, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Sebab diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta,” ujar Isma saat penyampaian IHPS II tahun 2021 pada rapat paripurna DPR, Selasa (24/5).
Temuan BPK: Bantuan Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Terindikasi Tidak Tepat Sasaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5). Salah satu hasil temuan BPK menyangkut kartu prakerja yang tidak tepat sasaran. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, hasil pemeriksaan prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Antara lain, pertama, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Sebab diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta,” ujar Isma saat penyampaian IHPS II tahun 2021 pada rapat paripurna DPR, Selasa (24/5).