JAKARTA. Pemerintah memperkirakan, pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018 nanti diperkirakan bertensi tinggi.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen M. Adi Toegarisman mengatakan, berdasarkan analisa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap titik rawan, tensi tinggi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, dari sisi jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Tahun 2018 nanti ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Jumlah pilkada 2018 lebih banyak jika dibandingkan 2017 yang hanya 101. Rinciannya, yakni terdiri dari 17 propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Faktor kedua, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilu presiden 2019.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Adi mengatakan, pelaksanaan yang mepet tersebut pasti akan membuat partai politik berupaya mati- matian menggolkan calonnya agar dalam pemilihan 2019 mereka bisa sukses. "Secara realita, iring- iringan pelaksanaan pemilihan yang dekat tersebut akan mempengaruhi situasi di masyarakat," katanya, Jumat (28/7). Faktor ketiga, soal isu suku agama ras dan antar golongan (SARA). Adi mengatakan, penggunaan isu SARA untuk menjegal lawan politik agar bisa menang dalam pemilihan dipastikan masih akan mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018.

Isu SARA tersebut akan menghangatkan suhu politik dan tensi di masyarakat. Keempat, sistem perekaman data e-KTP yang saat ini belum tuntas. Masalah yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih tersebut. Ini diperkirakan akan mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan membuat situasi memanas. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, faktor lain yang memanaskan suhu politik yakni jumlah pemilih yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018.

Data Kementerian dalam Negeri, jumlah pemilih yang ikut serta dalam pesta demokrasi 2018 tersebut mencapai 68% dari total pemilih yang ikut dalam pemilihan legislatif dan presiden 2019. Besarnya jumlah pemilih tersebut diperkirakan akan membuat parpol berupaya mati- matian untuk mendapatkan suara mereka. Walau memanas, Tjahjo yakin situasi tersebut nantinya akan tetap bisa dikendalikan.

Kayakinan tersebut didasarkan pada pengalaman, khususnya pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ini.

"Panasnya di DKI Jakarta kemarin memang luar biasa, tapi akhirnya bisa dikendalikan dan aman," katanya,

Meskipun yakin, pemerintah kata Tjahjo, tidak akan terlena. Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap akan melakukan antisipasi dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan agar semua kejadian yang tidak diinginkan, termasuk gangguan keamanan tetap bisa dicegah.

"Kami juga akan dorong pemerintah daerah proaktif memetakan daerah yang rawan konflik dan mencermatinya," kata Tjahjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News