KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan segera mengeksekusi program-program kerjasama dengan pemerintah pusat di sektor perhubungan. Salah satu kerjasama itu adalah dukungan bagi penciptaan energi bersih dengan cara memobilisasi masyarakat menggunakan transportasi massal. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan dukungan agar warga Jakarta yang menggunakan transportasi massal, juga menggunakan kendaraan berbasis energi hijau seperti penggunaan energi listrik.
Karena itulah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merealisasikan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tempat-tempat publik. Rencana dukungan bagi program pemerintah pusat ini terungkap saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Gedung Kemenhub RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (24/10).
Baca Juga: Kemhub Ajak Investor Korea Masuk Proyek MRT Pertemuan itu membahas upaya percepatan integrasi transportasi umum massal, serta ketersediaan kendaraan umum berbasis listrik di Jakarta. Menurut Gubernur Heru dirinya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menteri Budi Karya, dengan melakukan kajian dan koordinasi dengan jajarannya di Pemprov DKI Ia juga akan membuka kemungkinan kerja sama dengan para pemangku kepentingan sektor swasta, misalnya terkait penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tempat publik. "Jadi, apa yang tadi disampaikan (Menteri Budi Karya) poin-poinnya akan kami eksekusi. Ada beberapa yang bisa segera kami eksekusi, seperti di Manggarai dan Tanah Abang bakal ada penambahan SPKLU," terang Heru.
Baca Juga: Menhub Ajak Korea Selatan Terlibat dalam Pengembangan MRT Jakarta Fase 4 Selain itu ke depannya, pemerintah daerah DKI Jakarta sedang melakukan kajian apakah akan bekerjasama dengan pelaku usaha swasta agar setiap gedung ada SPKLU. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta akan membatu mempermudah perizinannya bagi setiap gedung untuk menyiapkan tempat SPKLU. Sementara pembahasan mengenai pengembangan Light Rapid Transit (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) Pemrpov DKI Jakarta dan Kemenhub akan melakukan sinkronisasi khususnya terkait dukungan pembiayaan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 Ada beberapa yang bisa kami lakukan. Masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan di sektor transportasi, nanti secara bertahap hal yang kita prioritaskan hasilnya akan terlihat," terang Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Pada pertemuan dengan Menteri Perhubungan tersebut Heru didampingi Asisten Perekonomian Sri Haryati, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah, Kepala Bappeda Atika Nur Rahmania, serta Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Baca Juga: PLN Berencana Bangun 60 SPKLU Tambahan pada Tahun 2023 Sementara pada kesempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat bersama Kemenhub sudah melakukan koordinasi cukup penting. Bagi Menhub Jakarta adalah satu role model bagi kota-kota yang lain di tanah air, seperti sektor transportasi menjadi satu kegiatan sering menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Pada pertemuan itu Menhub dan Gubernur DKI Jakarta membahas pengembangan angkutan umum massal, yakni bahwa MRT sudah tahap satu dan tahap dua. Selain itu untuk MRT investornya bukan saja Jepang yang menyatakan minat, tetapi sudah ada dari Korea dan dari Inggris Raya alias United Kingdom (UK). "Oleh karena itu, kami harapkan dalam kegiatan G20 November 2022 nanti, Kami bisa melakukan MoU dengan ketiga negara tersebut," ujar Menteri Bud Karya Sumadi.
Baca Juga: Kementerian BUMN Dukung Upaya PLN Kurangi Emisi Karbon Di samping pembahasan MRT, pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenhub selanjutnya adalah terkait kendaraan berbasis listrik. Hal ini menjadi fokus perhatian karena keberadaan kendaraan, seperti mobil dan motor listrik ini menjadi konsep Presiden Joko Widodo, dimana memiliki keuntungan, seperti irit bahan bakar dan lingkungan menjadi terjaga. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Syamsul Azhar