KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemui Presiden Joko Widodo pada Senin (16/1) pagi. Bankir menyatakan berkomitmen untuk mendukung proses hilirisasi industri energi di dalam negeri.

Direktur Utama BRI Sunarso sebagai perwakilan dari industri perbankan menyatakan Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Terutama yang berbasis ekstraksi natural exercise.

“Bapak Presiden Jokowi menjelaskan hilirisasi ini tidak bisa berhenti dan kembali, maka industri perbankan berkomitmen untuk mendukung proses hilirisasi. Dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambah dari proses literasi itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso secara virtual pada Senin (16/1).

Ia menyatakan industri perbankan siap untuk tumbuh di 2023. Selain itu, para bankir sudah menyiapkan diri untuk  menghadapi tahun tahun yang masih penuh tantangan.

“Sudah terbukti dengan laporan keuangan 2022, kami tetap solid,” tambah Sunarso.

Baca Juga: Potensi Besar, Bankir Targetkan Bisnis Cash Management Naik Dua Digit di 2023

Sebelumnya, Jokowi telah menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.  

“Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar Jokowi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

“[Larangan ekspor bijih] nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, ‘Jangan mundur.’ Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” ujarnya.  

Presiden menambahkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu ia juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.  

Baca Juga: Suku Bunga Acuan Naik, Pengamat LPPI: Bankir Tak Punya Banyak Pilihan Kecuali Hal Ini

“Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita,” tegasnya.  

Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, lanjut Presiden Jokowi,  Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.  

“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari