KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program pemasangan digitalisasi nozzle di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh PT Pertamina (Persero) masih menemui sejumlah kendala teknis dan non teknis yang berpotensi mempengaruhi realisasi akhir.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, beberapa kendala teknis pemasangan nozzle di antaranya adalah mayoritas SPBU milik Pertamina dikelola oleh pihak mitra sehingga perlu sinkronisasi ulang. Ada juga masalah tertahannya sebagian perlengkapan teknologi nozzle di China akibat efek virus Korona.

Selain itu, Pertamina masih dihadapkan pada masalah adanya beberapa oknum pemilik SPBU yang belum mau memasang digitalisasi nozzle.

Baca Juga: Ini sederet masalah Pertamina dalam digitalisasi SPBU

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, kendala-kendala yang dialami Pertamina di atas kertas bisa saja mempengaruhi pencapaian perusahaan tersebut dalam memasang teknologi nozzle ketika tenggat waktu di Juni nanti.

Bukan tidak mungkin biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk program digitalisasi nozzle membengkak jika dampak virus corona tak kunjung usai.

"Bisa saja tertunda (realisasi pemasangan nozzle) jika tidak ada antisipasi cepat dari Pertamina," ujar Fahmy, Rabu (26/2).

Ia juga menilai, sembari menjalankan digitalisasi nozzle pada SPBU, Pertamina juga mesti menggalakkan program yang benar-benar menyasar konsumen. Misalnya optimalisasi pembayaran transaksi BBM secara digital di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia.

Fahmy menganggap, meski positif, keberadaan teknologi nozzle pada SPBU lebih ditujukan untuk kebutuhan Pertamina itu sendiri dalam mengawasi distribusi BBM. Termasuk mengawasi potensi risiko bocornya kuota BBM subsidi.

"Pengawasan distribusi sebenarnya ranahnya BPH Migas dan teknologi ini mungkin bisa membantu. Tapi tetap, Pertamina mesti punya program unggulan yang berdampak langsung ke pelanggan," ungkap dia.

Baca Juga: Kata Luhut, Ahok menemukan banyak masalah di Pertamina

Asal tahu saja, pemasangan digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU di seluruh Indonesia ditargetkan rampung di Juni mendatang.

Hingga 10 Februari lalu, 4.062 SPBU sudah terpasang Automatic Tabk Gauge (ATG), 2.919 SPBU sudah terpasang electronic data capture (EDC), dan 1.138 SPBU telah mampu mencatat nomor polisi secara manual menggunakan EDC.

Kepala BPH Migas Fansurullah Asa di kesempatan sebelumnya menyebut, pemasangan digitalisasi nozzle pada SPBU dibutuhkan karena di tahun lalu terjadi 404 kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang ditemukan oleh BPH Migas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari