JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggenjot pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) fotovoltaik. Rencananya, pemerintah akan memulai lelang pembangkit setrum tersebut pada akhir Oktober 2013. Alihuddin Sitompul, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM mengatakan, semula pemerintah berharap pelaksanaan lelang bisa dilakukan sejak awal bulan ini. Namun, tender belum bisa dimulai pada awal Oktober lantaran pemerintah masih menunggu kelengkapan dokumen terkait informasi lokasi pembangkit dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Kami juga tengah merampungkan pembentukan panitia lelang di masing-masing daerah," katanya kepada KONTAN, Minggu (13/10).
Catatan saja, Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 979 Tahun 2013, pemerintah telah menetapkan 80 titik di 22 provinsi untuk lokasi pembangunan PLTS fotovoltaik. Adapun total kapasitas setrum yang dapat dihasilkan dari PLTS ini mencapai 140
megawatt (MW).Alihuddin bilang, pemerintah akan berupaya agar lelang dapat digelar akhir bulan ini. Sehingga, distribusi listrik sudah bisa direalisasikan tahun depan. "Konstruksi PLTS membutuhkan waktu empat bulan, kami perkirakan pada Mei 2014 pembangkit sudah bisa beroperasi," ujarnya. Menurut Alihuddin, informasi mengenai kondisi calon lokasi diperlukan untuk memudahkan peserta tender dalam mengikuti tahapan kualifikasi. Alhasil, lelang ini akan dapat menjaring lebih banyak pengusaha swasta untuk menanamkan investasinya di sektor energi terbarukan. Investasi untuk pembangunan masing-masing PLTS sekitar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar per MW. Artinya, total investasinya bisa mencapai Rp 4,2 triliun. Alihuddin bilang, seluruh pendanaan ini akan berasal dari pihak swasta, sementara pemerintah akan memberi insentif berupa harga jual listrik yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari PLTS Fotovoltaik, harga jual setrum mencapai US$ 0,25 per
kilowatt hour (kwh). Harga tersebut masih bisa dinaikkan menjadi US$ 0,3 per kwh jika pengusaha menggunakan tingkat kandungan lokal (TKDN) minimal 40%. Selama ini, kata Alihuddin industri dalam negeri juga sudah mampu memproduksi peralatan pembangkit listrik. "Untuk PLTS, mesin-mesin yang dibutuhkan seperti trafo, inverter, dan modul fotovoltaik. Sekarang ini komponen inverter yang masih banyak didatangkan dari impor," katanya. Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bilang, masing-masing PLTS rata-rata berkapasitas 1 MW hingga 6 MW. Adapun PLTS dengan kapasitas terbesar berada di Jayapura, Papua, dengan kapasitas 6 MW dan Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas setrum mencapai 5 MW.
Rida bilang, agar pembangunan PLTS dapat berjalan lancar ia meminta peserta lelang untuk menjamin ketersedian lahan yakni sekitar 1,2 hektar per MW. Pemerintah juga akan meminta jaminan 10% dari total investasi. "Tahun 2014 kami targetkan sudah terinstal semua, sehingga dapat menggantikan penggunaan solar," kata Rida. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN bilang, saat ini, PLN telah mengusulkan seluruh data untuk pelaksanaan lelang PLTS Fotovoltaik. "Pemerintah yang akan melaksanakan lelang, kami sudah usulkan ke Ditjen EBTKE," katanya. Nur Pamudji berharap pembangunan PLTS tersebut bisa segera terealisasi dan bisa beroperasi pada tahun depan. Sehingga, beban perusahaan pelat merah tersebut akan lebih ringan dengan berkurangnya jumlah pembangkit tenaga diesel. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi