KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Setelah angkatan laut Amerika Serikat (US Navy) melarang menggunakan dan menyimpan aplikasi TikTok dalam ponselnya, kini giliran tentara angkatan darat AS (US Army) yang dilarang menggunakan aplikasi asal China tersebut. 

Aplikasi video musik yang dimiliki ByteDance yang berbasis di Beijing ini dianggap mengancam keamanan nasional AS karena diduga meneruskan informasi ke pemerintah China. 

"Ini (TikTok) dianggap sebagai ancaman siber," kata seorang juru bicara angkatan darat AS. "Kami tak membolehkannya di ponsel-ponsel yang diberikan oleh pemerintah."  Desember lalu, para tentara angkatan darat AS telah diminta menghapus aplikasi TikTok dari ponsel yang diberikan oleh pemerintah. Meski demikian, mereka masih bisa menggunakannya di ponsel milik pribadi. 

Baca Juga: Promosi pakai TikTok untuk merekrut pemuda gabung ke angkatan darat, senat AS berang

Larangan penggunaan Tiktok untuk angkatan darat ini muncul setelah senator Demokrat AS Charles Schumer dan Senator Republik AS Tom Cotton menulis surat kepada Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire untuk melakukan penyelidikan tentang keamanan Tiktok. 

"Dengan adanya kekhawatiran ini, kami meminta Komunitas Intelijen melakukan penilaian risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok dan platform konten asal China yang beroperasi di AS," tulisnya dalam surat tersebut. 

Senator Marco Rubio sebelumnya mengklaim bahwa TikTok telah berusaha menyensor konten di Negeri Paman Sam agar sejalan dengan kepentingan pemerintah China. 

"(Aplikasi asal China) semakin banyak digunakan untuk menyensor konten dan membungkam diskusi terbuka tentang topik-topik yang dianggap sensitif oleh Pemerintah China dan Partai Komunis," lanjut Rubio saat itu. 

Baca Juga: TikTok berencana membuka kantor operasional global di luar China

Beberapa waktu berselang, TikTok kemudian merilis laporan transparansi pertamanya yang menunjukkan berapa banyak permintaan sensor konten yang diterima perusahaan dari badan pemerintah dan penegak hukum yang menggunakan Tiktok, termasuk Amerika Serikat. 

Dalam laporannya, persentase informasi yang diminta untuk penegakan hukum AS mencapai 86% terdiri dari 79 total permintaan dan 255 total akun yang ditentukan akan disensor. "TikTok berkomitmen untuk membantu penegakan hukum dalam situasi yang tepat sambil menghormati privasi dan hak-hak pengguna kami," tulis perusahaan dalam laporan transparansi seperti dihimpun KompasTekno melalui ZDNet, Senin (6/1). (Putri Zakia Salsabil)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Angkatan Laut, Giliran Angkatan Darat AS Dilarang Pakai TikTok".

Editor: Anna Suci Perwitasari