JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku berniat membangun transparansi di kementeriannya dalam tata kelola laut. Oleh karena itu, Susi merasa perlu menggandeng KPK untuk memberi masukan dan ikut mengawasi kebijakan tersebut.

"Makanya kita konsultasi, transparansi model apa yang bisa mencegah dari awal hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya kolusi dan macam-macam," ujar Susi di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11), seusai melaporkan harta kekayaannya.

Sebelum bekerjasama dengan KPK, kata Susi, kementeriannya sudah lebih dulu bersinergi dengan Angkatan Laut dan Polri untuk menerapkan transparansi itu. Tak hanya instansi terkait, menurut dia, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya kebijakan.

"Yang in active you mesti SMS dong sama telepon kita (KKP). Dengan terbukanya begini harapan saya, saya tidak lagi melototin sendiri, jadi saya punya mata banyak," kata Susi.

Susi mengaku membicarakan bersama KPK terkait izin moratorium kapal besar yang baru saja ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia meminta dukungan KPK dalam kebijakan moratorium ini sebagai langkah awal kerja KKP untuk melindungi laut Indonesia.

"Moratorium ini kan hanya sebagaian dari it's the beginning. Kita juga besok juga akan mengajukan pelarangan transhipment, jadi enggak boleh ada bongkar muat di tengah laut," ujarnya.

Juru bicara KPK Johan Budi yang mendampinginya mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan antara KPK dan KKP terkait kebijakan transparansi tersebut. Kerjasama itu dilakukan untuk mengawasi kinerja KKP di internal maupun eksternal.

"Soal moratorium tadi didiskusikan mengenai apa yang perlu dilakukan dan dikerjasamakan untuk monitoring di eksternal KKP maupun internal KKP," ujar Johan. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie