KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bakal calon kepala daerah yang hendak berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, laporan LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pahala mengatakan, LHKPN tidak hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas kekayaan seorang penyelenggara negara,
“KPK mengimbau setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mulai menyampaikan LHKPN-nya,” kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/8/2024).
Baca Juga: Jalani Tes Tertulis Capim KPK, Sudirman Said: Tes Tadi Luar Biasa Pahala mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2024 untuk memudahkan para calon kepala daerah (Cakada) melaporkan LHKPN. SE itu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pemberian Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. “Pedoman ini dirancang untuk memudahkan proses pelaporan LHKPN,” ujar Pahala. Dalam SE, mantan auditor Bank Dunia itu menjelaskan, bakal calon yang belum memiliki akun harus mendaftar ke KPK afar mendapatkan username dan password. Setelah mendapatkan akun, mereka melaporkan lHKPN dengan jenis Laporan Khusus. Kemudian, bagi calon kepala daerah yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai “wajib lapor” LHKPN harus menghubungi Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan (PP) LHKPN KPK. “Untuk mengaktifkan kembali akun tersebut dan kemudian melakukan pelaporan LHKPN,” tutur Pahala. Sementara, bagi calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih tercatat sebagai Wajib Lapor LHKPN, mereka bisa melaporkan LHKPN sesuai posisinya saat ini. Setelah menyampaikan laporan LHKPN khusus, para bakal calon kepala daerah bisa mendapatkan tanda terima. “Bisa digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban LHKPN,” kata Pahala. Selanjutnya, kata Pahala, KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap LHKPN yang dilaporkan. KPK akan memeriksa apakah laporan para bakal calon kepala daerah itu juga dilengkapi “surat kuasa”. Keberadaan surat kuasa menjadi penting karena menentukan KPK bisa melakukan verifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun perbankan. Jika ditemukan dokumen yang dilaporkan menyangkut LHKPN tidak lengkap, maka KPK akan mengirimkan pemberitahuan agar para calon kepala daerah memperbaiki atau melengkapi laporannya. Perbaikan itu harus disampaikan maksimal 30 hari setelah pemberitahuan diterima. KPK tetap mempertimbangkan batas waktu pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. “Dalam hal Bakal Calon tidak melakukan perbaikan yang dimaksud, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK,” ujar Pahala.
Sebagai informasi, KPU telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran pasangan calon diumumkan pada 24 sampai 26 Agustus 2024. Pendaftaran kemudian dimulai pada 27 sampai 29 Agustus.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Kader PPP Terkait Ambang Batas Parlemen 4% Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "KPK Terbitkan Surat Edaran, Ingatkan Bakal Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN", Klik untuk baca:
https://nasional.kompas.com/read/2024/08/02/08422761/kpk-terbitkan-surat-edaran-ingatkan-bakal-calon-kepala-daerah-lapor-lhkpn?page=all#page2. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
