JAKARTA. Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan indikasi permainan tata kelola migas antara Pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Petral, anak perusahaan Pertamina. Pasalnya selama dua periode pemerintahan SBY, Indonesia tidak pernah membangun kilang minyak yang baru, padahal permintaan BBM dalam negeri terus meningkat.

"Petral memiliki hubungan dengan tidak pernah dibangunnya kilang minyak yang baru selama 10 tahun pemerintahan SBY. Padahal ada banyak investor yang berminat untuk masuk dan mereka hanya membutuhkan kepastian ketersediaan minyak yang dapat diolah. Tapi pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin, baik SBY maupun Hatta Radjasa," kata anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radi, Rabu (3/12).

Menurutnya, kilang minyak Indonesia yang selama ini dioperasikan terhitung sudah tua, sehingga tidak mampu menghasilkan minyak dengan maksimal. Di lain sisi, kebutuhan minyak dalam negeri terus meningkat drastis selama 10 tahun terakhir. "Jalan satu-satunya bagaimana? kita harus impor minyak. Siapa yang impor minyak? Ya pasti Petral sebagai anak perusahaan Pertamina yang bertugas mengimpor minyak dari luar," ujarnya.

Kejanggalan inilah yang ingin diselidiki lebih lanjut oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim melihat ada koneksi antara kilang yang tidak pernah dibangun selama 10 tahun dengan Petral yang bertugas mengimpor minyak. "Petral pasti akan diuntungkan dari permainan migas ini," tuturnya.

Mengenai siapa, Fahmi tidak ingin menunjuk. Ia bersama Tim Reformasi akan menelisik lebih jauh mengenai penyimpangan Petral tersebut. Tim Sudah berkomitmen untuk menyelidiki siapa dalang di balik permainan migas. "Saya tidak ingin menyalahkan SBY. Kami akan menelusuri apakah orang dalam Petral sendiri atau ada pihak-pihak yang mengendarai Petral?," tegasnya.

Fahmi menegaskan tata kelola migas Indonesia yang lemah telah membuka jalan masuk bagi mafia migas untuk mengeruk keuntungan. Penyelidikan tidak hanya berakhir di siapa dalang mafia migas Petral, namun tim juga akan memberikan rekomendasi nasib Petral selanjutnya. Apakah akan dibubarkan, dipindahkan ke Indonesia, atau tetap berkantor di Singapura.

Kendati telah berkomitmen untuk menyelidiki, lanjut Fahmi, Tim tidak memiliki wewenang untuk menangkap pelaku mafia migas. "Kami dalam waktu dekat akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebetulan mereka juga sedang meneliti mafia migas. Kami hanya punya waktu enam bulan, kami akan all out," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto