Terdampak Gempa, Inflasi Turki Diprediksi Tetap Ada di Atas 40%



KONTAN.CO.ID - ANKARA. Gempa bumi dahsyat yang melanda Turki diprediksi akan membuat inflasi negara itu melebihi 40% menjelang pemilu bulan Juni nanti. Kondisi ini jelas akan menjadi tantangan berat bagi Presiden Tayyip Erdogan di akhir masa jabatannya.

Dilansir dari Reuters, inflasi Turki telah mencapai level tertinggi dalam 24 tahun terakhir pada bulan Oktober lalu, yaitu lebih dari 85%. Hal itu dipicu oleh serangkaian pemotongan suku bunga yang tidak lazim di bawah pemerintahan Erdogan. Inflasi sempat turun menjadi 58% di bulan Januari.

Inflasi diperkirakan akan terus turun hingga sekitar 35-40% pada bulan Juni. Namun, sejumlah ekonomi memperkirakan inflasi akan menembus level 42-46% ketika pemilihan umum dimulai.


Baca Juga: Kontraktor Turki Terancam Bayar Ganti Rugi atas Bangunan yang Tidak Tahan Gempa

Seorang pejabat pemerintahan, yang berbicara secara anonim kepada Reuters, menambahkan bahwa efek gempa bumi dapat membuat inflasi Turki mencapai kisaran 40-50%.

"Gangguan pada sisi produksi serta kenaikan harga rumah dan sewa hampir 100% di beberapa tempat. Meningkatnya biaya konstruksi juga bermasalah," katanya.

Gempa bumi yang terjadi 6 Februari lalu membuat lebih dari dua juta orang bermigrasi dari zona gempa dan mendorong kenaikan harga sewa di provinsi lain. Kawasan tersebut juga menyumbang 16% dari produksi pertanian Turki tahun lalu, sehingga inflasi pangan akan terdorong lebih tinggi.

Baca Juga: Sekitar 264.000 Apartemen di Turki Hancur Akibat Gempa

Bencana yang menewaskan sekitar 43.000 orang itu diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Turki sebesar 1-2% tahun ini. 

Presiden Erdogan telah menghadapi tantangan besar pada ekonomi dengan melonjaknya inflasi. Respons atas gempa yang dinilai lambat pun semakin mengikis kepercayaan rakyat jelang pemilu bulan Juni nanti.

Di sektor lain, mata uang lira juga memberi tantangan. Bank sentral Turki menunjukkan cadangan bersih turun US$7 miliar sejak gempa, menyebabkan para bankir meminta pemerintah mengurangi permintaan valuta asing.