KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp 346,1 triliun. Kenaikan belanja tersebut antara lain dipicu oleh percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, dari total belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 155 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp 191 triliun. Suahasil mengatakan belanja kementerian/lembaga terdiri dari beberapa komponen utama yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja barang mengalami peningkatan cukup signifikan yakni mencapai Rp 67,6 triliun pada Februari 2026, atau melonjak 269,4% yoy dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini terutama karena belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam kategori belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Baca Juga: Tembus Rp 131,9 triliun, Belanja Pemerintah Pusat Ngebut di Januari 2026 Jika pada tahun lalu realisasi anggaran MBG masih sekitar Rp 0,3 triliun, pada Januari hingga Februari 2026 realisasinya sudah mencapai sekitar Rp 39 triliun. Menurut Suahasil, realisasi anggaran MBG saat ini berkisar Rp 19 triliun hingga Rp 19,5 triliun per bulanannya. “Jadi dalam dua bulan Januari dan Februari kira-kira MBG sudah sekitar Rp 39 triliun,” jelasnya dalam konfrensi pers APBN KiTa Edisi Maret, Rabu (11/3/2026). Meski tanpa program MBG, belanja barang tetap mengalami peningkatan. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja barang tercatat sekitar Rp 18 triliun, sementara pada tahun ini meningkat menjadi Rp 28,6 triliun. Belanja modal juga mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun yakni mencapai Rp 15,3 triliun sampai Februari 2026 atau melonjak 400,5% yoy. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja bantuan sosial juga meningkat. Hingga Februari 2026, realisasi bansos mencapai Rp 27 triliun, naik 4,3% yoy lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 25,9 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh percepatan penyaluran sejumlah program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I yang mulai disalurkan sejak Januari. Baca Juga: Belanja Subsidi Pemerintah Berpotensi Melonjak Imbas Perang AS,Israel - Iran Belanja pegawai tercatat tumbuh 24,2% mencapai Rp 45,1 triliun sampai Februari 2026. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) baru yang direkrut tahun lalu sehingga mulai dibayarkan pada tahun ini. Selain itu, pertumbuhan belanja pegawai juga dipicu oleh perubahan mekanisme pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS yang sebelumnya dibayarkan secara triwulanan menjadi bulanan. “Kalau sebelumnya triwulanan berarti baru dibayar Maret. Sekarang dibayar bulanan, Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi terlihat seperti lonjakan di awal tahun, padahal itu perubahan mekanisme pembayaran,” ujar Suahasil. Pemerintah juga telah merealisasikan pembayaran pensiun dari APBN 2026 sebesar Rp 36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta pensiunan sampai Februari 2026 . Sementara itu, belanja non-K/L hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp 191 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 127,9 triliun. Menurut Suahasil, peningkatan belanja non-K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran bunga utang yang dilakukan tepat waktu.
Terdorong MBG, Belanja Pemerintah Pusat Melonjak Jadi Rp 346,1 Triliun Februari 2026
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp 346,1 triliun. Kenaikan belanja tersebut antara lain dipicu oleh percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, dari total belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 155 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp 191 triliun. Suahasil mengatakan belanja kementerian/lembaga terdiri dari beberapa komponen utama yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja barang mengalami peningkatan cukup signifikan yakni mencapai Rp 67,6 triliun pada Februari 2026, atau melonjak 269,4% yoy dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini terutama karena belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam kategori belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Baca Juga: Tembus Rp 131,9 triliun, Belanja Pemerintah Pusat Ngebut di Januari 2026 Jika pada tahun lalu realisasi anggaran MBG masih sekitar Rp 0,3 triliun, pada Januari hingga Februari 2026 realisasinya sudah mencapai sekitar Rp 39 triliun. Menurut Suahasil, realisasi anggaran MBG saat ini berkisar Rp 19 triliun hingga Rp 19,5 triliun per bulanannya. “Jadi dalam dua bulan Januari dan Februari kira-kira MBG sudah sekitar Rp 39 triliun,” jelasnya dalam konfrensi pers APBN KiTa Edisi Maret, Rabu (11/3/2026). Meski tanpa program MBG, belanja barang tetap mengalami peningkatan. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja barang tercatat sekitar Rp 18 triliun, sementara pada tahun ini meningkat menjadi Rp 28,6 triliun. Belanja modal juga mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun yakni mencapai Rp 15,3 triliun sampai Februari 2026 atau melonjak 400,5% yoy. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja bantuan sosial juga meningkat. Hingga Februari 2026, realisasi bansos mencapai Rp 27 triliun, naik 4,3% yoy lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 25,9 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh percepatan penyaluran sejumlah program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I yang mulai disalurkan sejak Januari. Baca Juga: Belanja Subsidi Pemerintah Berpotensi Melonjak Imbas Perang AS,Israel - Iran Belanja pegawai tercatat tumbuh 24,2% mencapai Rp 45,1 triliun sampai Februari 2026. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) baru yang direkrut tahun lalu sehingga mulai dibayarkan pada tahun ini. Selain itu, pertumbuhan belanja pegawai juga dipicu oleh perubahan mekanisme pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS yang sebelumnya dibayarkan secara triwulanan menjadi bulanan. “Kalau sebelumnya triwulanan berarti baru dibayar Maret. Sekarang dibayar bulanan, Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi terlihat seperti lonjakan di awal tahun, padahal itu perubahan mekanisme pembayaran,” ujar Suahasil. Pemerintah juga telah merealisasikan pembayaran pensiun dari APBN 2026 sebesar Rp 36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta pensiunan sampai Februari 2026 . Sementara itu, belanja non-K/L hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp 191 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 127,9 triliun. Menurut Suahasil, peningkatan belanja non-K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran bunga utang yang dilakukan tepat waktu.
