JAKARTA. Proyek pembangunan Bandara Kualanamu, Medan rupanya terus menghadapi masalah. Soal pembebasan tanah belakangan muncul dan bisa dipastikan akan mengganggu target penyelesaian bandara tersebut pada Juli 2011.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengakui, saat ini terjadi masalah pembebasan tanah milik penduduk disekitar lokasi pembangunan bandara. "Karena itu, pembangunan Kualanamu juga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara," kata Herry, kemarin.

Sebelumnya, pembangunan Bandara Kualanamu terancam terhambat karena sulitnya membebaskan tanah untuk jalan akses dari dan menuju bandara. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan Winarno menjelaskan, sebagian besar lahan itu dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Selain itu, 40% lahan yang belum berhasil dibebaskan juga merupakan lahan eks hak guna usaha (HGU). "Itu sebabnya sampai sekarang penandatanganan kontrak pekerjaan belum dapat dilakukan,” kata Winarno.

Tersendatnya pembebasan lahan berdampak serius terhadap proses tender proyek. Karena proses kualifikasi tidak dapat dilakukan sebelum lahan 100% dibebaskan. Sesuai cetak biru pembangunan bandara, akses jalan seharusnya sudah selesai digarap dalam periode Juli 2008 hingga Desember 2009.

"Kalau tidak sesuai target untuk selesai Juli 2011, terpaksa dibuat target pesimistis, yang bisa mundur hingga akhir 2011," ujar Herry. Padahal, target bisa rampung pada medio 2011, itu pun sudah mundur dari jadwal semua yang mestinya selesai pada akhir 2010.

Herry menghitung, total kebutuhan dana pembangunan Kualanamu yang akan menggantikan bandar udara Polonia itu mencapai Rp 6,9 triliun. Sebesar Rp 1,6 triliun dari kebutuhan dana itu bersumber dari kas PT Angkasa Pura II dan Rp 5,3 triliun dari APBN.

Tahun ini, setidaknya dibutuhkan dana Rp 2 triliun untuk membangun Kualanamu yang terletak di Deli Serdang, Medan. Dari anggaran sebesar itu, paling banyak, pemerintah hanya sanggup menyediakan dana Rp 1,2 triliun-Rp 1,6 triliun.

Dalam rancangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 Kemenhub, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp 602,42 miliar. Karena itu, anggaran proyek ini masih kurang Rp 402 miliar sampai Rp 802 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test