KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Taipan Malaysia Syed Mokhtar Al-Bukhary didesak mencabut pengangkatan Sultan Ahmed Bin Sulayem sebagai Ketua Eksekutif MMC Port Holdings menyusul dugaan keterkaitannya dengan mendiang Jeffrey Epstein. 

Desakan tersebut disampaikan puluhan organisasi masyarakat sipil yang menilai penunjukan itu berpotensi menimbulkan risiko reputasi, geopolitik, dan keuangan bagi operator pelabuhan terbesar di Malaysia.

Sebelumnya, Reuters melaporkan secara eksklusif pekan lalu bahwa Bin Sulayem, warga Uni Emirat Arab, akan memimpin MMC Port Holdings, sekitar lima bulan setelah mengundurkan diri dari DP World Dubai. 

Baca Juga: Warren Buffett Menghentikan Donasi ke Gates Foundation Pasca Kasus Epstein Terungkap

Pengunduran dirinya terjadi di tengah sorotan terhadap pertukaran emailnya dengan Epstein, pelaku kejahatan seksual yang telah divonis bersalah dan meninggal pada 2019.

MMC Port Holdings merupakan anak usaha MMC Corporation yang mengoperasikan tujuh pelabuhan di sepanjang Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. 

Perusahaan induknya dikendalikan oleh Syed Mokhtar Al-Bukhary. Hingga kini, baik Syed Mokhtar maupun MMC Corporation belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Dalam pernyataan bersama bertanggal 20 Juli, sebanyak 31 organisasi meminta Syed Mokhtar membatalkan pengangkatan Bin Sulayem. 

Mereka menilai keputusan tersebut dapat memperbesar risiko bisnis, mengingat sejumlah institusi keuangan internasional, termasuk lembaga pembiayaan pembangunan Inggris dan dana pensiun terbesar kedua di Kanada, telah menghentikan investasi baru di DP World akibat dugaan hubungan Bin Sulayem dengan Epstein.

Baca Juga: Murka Soal Dokumen Epstein, Donald Trump Pecat Pam Bondi dari Kursi Jaksa Agung

"Sulit melihat alasan mengapa Bin Sulayem dianggap sangat diperlukan bagi MMC Ports."

MMC Corporation tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Sementara itu, Bin Sulayem belum pernah memberikan pernyataan publik terkait pertukaran emailnya dengan Epstein dan juga belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan.

Penunjukan Bin Sulayem memicu kritik di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan kelayakannya memimpin operator pelabuhan strategis tersebut. 

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Malaysia menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan manajemen perusahaan swasta. 

Menurutnya, pemerintah hanya berwenang mengatur struktur kepemilikan perusahaan yang mengelola konsesi maupun aset nasional strategis.