KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Meski begitu, Hipmi memberi sejumlah catatan yang perlu diperhatikan terkait rencana reshuffle kabinet.

Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat HIPMI Anggawira mengatakan, tantangan pemerintahan diyakini akan semakin berat. Terutama terkait perekonomian.

"Jadi perlu sosok sosok yang dianggap bisa memecahkan setiap persoalan ekonomi," ucap Anggawira saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (14/6).

Anggawira mengatakan, sejumlah menteri telah diberikan kesempatan untuk melakukan terobosan dalam membuat kebijakan. Namun, terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja tidak terlalu signifikan.

Anggawira mengatakan, kinerja menteri dapat dilihat secara langsung. Misalnya terkait beberapa hal di bidang ekonomi yang sudah menjadi problematika yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga: Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Panggil 3 Orang Ini ke Istana

"Ini saya rasa juga hal hal yang sangat diperlukan presiden untuk melakukan reshuffle," ujar Anggawira.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Ekonomics (Core) Piter Abdullah menilai perlunya dilakukan reshuffle kabinet. Salah satunya untuk merespons potensi gejolak ekonomi ke depan.

Piter menilai, isu reshuffle bisa terkait kepentingan dari sisi ekonomi atau kepentingan dari sisi politis.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, reshuffle kabinet bisa saja untuk menunjuk sosok yang mampu mengantisipasi potensi resesi dan inflasi yang meningkat dan kondisi global yang akan berdampak ke ekonomi domestik.

"Jadi perlu respons, perlu penguatan di kementerian, menteri menteri yang dianggap tidak cukup berkinerja baik," ucap Piter saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (14/6).

Namun, lanjut Piter, reshuffle kabinet karena politis dapat dilihat setelah reshuffle dilakukan. Hal ini misalnya terkait sosok pengganti menteri tersebut.

Baca Juga: Wamen ATR/BPN Surya Tjandra Juga ke Istana Negara Kala Isu Reshuffle Menguat

Selain itu, Piter meminta Presiden Jokowi melihat menteri menteri nya yang dirasa sudah kurang fokus dalam kerja dan mulai fokus pada kontestasi pemilu 2024 mendatang.

"Ada menteri yang sudah mulai fokusnya nggak lagi ke pekerjaan nya, fokus nya udah lebih ke tahun 2024, mengedepankan konsolidasi politik. Ya ini mungkin pertimbangan presiden untuk melakukan reshuffle," terang Piter.

Lebih lanjut, Piter menilai, secara umum tidak ada menteri di bidang perekonomian yang berkinerja sangat baik. Serta kinerjanya juga tidak terlalu buruk. Kecuali, menteri perdagangan yang dinilai blunder dalam menerapkan kebijakan terkait minyak goreng.

"Yang lain berkinerja baik juga nggak ada catatan yang luar biasa juga, ya kan sekarang ini menteri asal nggak bikin gaduh, nggak apa apa," ucap Piter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli