KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah saat ini masih dalam proses pembahasan perhitungan kenaikan dan perubahan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Biaya awal pembangunan KCJB sebesar US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran menjadi US$ 8 miliar, berarti terdapat kenaikan sekitar US$ 1,9 miliar dolar atau setara Rp 27,09 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, menerangkan, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Maritim dan Investasi telah melakukan monitoring proyek KCJB.

Ia menyebut, proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan menjadi salah satu tujuan Presiden Tiongkok saat Presidensi G20 Indonesia.

"Kereta cepat sudah pernah kami tinjau memang sudah sebagian besar konstruksinya selesai," ucap Wahyu dalam konferensi pers bertajuk Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (26/7).

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek Terganjal Biaya

Wahyu menyebut beberapa waktu lalu disampaikan adanya perhitungan kenaikan dan perubahan biaya. Ia bilang, hal itu masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun juga dikaver pemerintah Indonesia.

"Nah terkait dengan hal ini sebetulnya teman-teman dari keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk berkontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," ungkap Wahyu.

Wahyu mengatakan, cost overrun sedang dibahas.

"Saya nggak tahu apakah ini juga nanti akan dibahas oleh bapak presiden tapi kami yakin bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kereta cepat ini harus segera bisa dioperasikan mudah mudahan di tahun depan ya, 2023," pungkas Wahyu.

Baca Juga: Presiden Terima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri RRT

Sebelumnya, Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan, BPKP sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan review yang telah dilakukan.

Ia bilang, untuk penghitungannya sendiri, BPKP hanya melakukan cost overrun untuk biaya pembangunan saja, sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun.

"Seperti yang sudah dimuat di beberapa media untuk angkanya sebesar US$ 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun," ucap Eri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli